Indonesia hari ini tampak seperti mengenakan gincu merah menyala. Mencolok, meriah, dan menggoda di permukaan. Pemilu berjalan lima tahun sekali, partai politik silih berganti berkampanye, dan rakyat berbondong-bondong ke TPS.
Tapi seperti halnya gincu yang hanya menutupi bibir, demokrasi kita hanya menutupi wajah kekuasaan yang sebenarnya rapuh, elitis, dan tak berpihak pada rakyat.
Inilah yang disebut “demokrasi gincu”, tampak cantik secara prosedural, tapi kosong secara substansial. Di balik perayaan demokrasi, keputusan penting tetap berada di tangan segelintir elite yang menguasai modal, media, dan mesin politik.
Demokrasi Hanya Prosedural
Menurut para ilmuwan politik seperti Robert Dahl dan Larry Diamond, demokrasi sejati bukan hanya soal pemilu, tapi soal partisipasi bermakna, akuntabilitas, dan pemerintahan yang responsif. Sayangnya, demokrasi Indonesia baru sebatas formalitas. Rakyat memilih, tapi sering kali tidak punya kuasa menentukan arah kebijakan.
Politik Uang dan Oligarki
Pemilu menjadi arena transaksi. Politisi membeli suara, lalu “balas budi” kepada donatur dan kroni saat berkuasa. Partai politik pun dikuasai elite dengan orientasi kekuasaan, bukan ideologi. Peneliti Jeffrey Winters menyebut ini sebagai “oligarki elektoral”. Di mana, demokrasi digunakan justru untuk memperkuat elite, bukan melayani rakyat.
Ruang Sipil Menciut
Freedom House (2024) menilai Indonesia sebagai negara “partly free”. Aktivis dibungkam, kritik dibatasi, dan lembaga demokrasi seperti KPK dilemahkan. Rakyat hanya hadir saat pemilu, lalu dilupakan.
Survei terbaru bahkan menunjukkan bahwa, mayoritas warga tidak terlibat aktif dalam proses pengambilan kebijakan. Demokrasi semacam ini menciptakan warga yang pasif, bukan kritis.
Pendidikan Kewarganegaraan jadi kunci demokrasi sejati, bukan warga negara yang melek politik. Di sinilah peran pendidikan kewarganegaraan sangat penting. Membentuk warga yang kritis, peduli, dan berani menyuarakan kebenaran. Demokrasi tanpa warga yang sadar hak dan tanggung jawabnya, hanyalah ilusi belaka.
Saatnya menghapus gincu demokrasi palsu. Jika demokrasi hanya jadi kosmetik kekuasaan, maka yang kita jalankan bukan demokrasi, melainkan dekorasi. Kita butuh demokrasi yang membumi, bukan yang dibungkus gincu.
Demokrasi yang mewakili suara rakyat, bukan melayani segelintir elite. Mari kita cabut lapisan gincu itu. Mari perjuangkan demokrasi yang sesungguhnya, yang tak hanya cantik di kertas, tapi adil di kehidupan nyata.
Oleh: Saprapti
Penulis (Saprapti) adalah Mahasiswa Magister PPKn Universitas Negeri Padang.
Komentar