KISAHAN.ID – Debat panas antara Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tenggara (Sultra), Bahtra Banong, dengan Wakil Ketua BEM Universitas Indonesia (UI), Fathimah Azzahra, dalam sebuah siaran televisi nasional pada Senin (15/6/2026) malam, memunculkan pertanyaan besar mengenai arah prioritas pembangunan pemerintah.
Dalam perdebatan bertema “Mahasiswa Bergerak, Pemerintah Diminta Merespons Tuntutan”, Bahtra Banong membela Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mencontohkan kondisi anak-anak di pelosok Sultra yang harus menempuh perjalanan berat menuju sekolah dalam keadaan lapar.
“MBG ini manfaatnya sangat banyak. Kami yang tinggal di kampung Sulawesi Tenggara sana, di pulau sana, bayangkan ade-ade kita berangkat ke sekolah menggunakan perahu tanpa mereka makan,” ucapnya.
Menurut Bahtra, program MBG menjadi jawaban atas persoalan tersebut karena selama ini banyak anak sekolah di daerah terpencil berangkat belajar tanpa sarapan dan akhirnya kesulitan berkonsentrasi di kelas.
“Mereka sampai di sekolah dalam kondisi perut lapar, mana mungkin mereka bisa belajar dengan baik kalau berangkat sekolah dalam kondisi lapar. Bagi kami orang-orang yang dikampung yang di pelosok sana, sangat membutuhkan program MBG ini, karna tidak pernah ada dalam sejarah, anak-anak kita diberi makan,” tambah Bahtra.
Namun, argumentasi itu justru memantik kritik tajam. Alih-alih menjadi pembelaan yang memperkuat program MBG, sejumlah pihak menilai contoh yang disampaikan Bahtra justru membuka fakta bahwa persoalan mendasar di daerah belum terselesaikan.
Jika anak-anak masih harus menyeberang laut menggunakan perahu, melewati jalan rusak, bahkan menghadapi akses pendidikan yang minim, maka persoalan utamanya bukan semata soal makanan di sekolah.
Pandangan tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua BEM UI, Fathimah Azzahra. Ia mengakui bahwa kebutuhan gizi penting, tetapi ia menilai ada masalah yang jauh lebih mendesak untuk ditangani negara. Apalagi, anak-anak di daerah terpencil masih berjuang menghadapi akses pendidikan yang buruk.
Anak-anak harus melewati jembatan rusak, medan berbahaya, dan infrastruktur yang tidak memadai hanya untuk sampai ke sekolah. Dalam kondisi seperti itu, lanjut Fathimah, pemberian makan bergizi gratis dianggap belum menyentuh akar persoalan.
“Saya rasa, ada sesuatu yang lebih genting sebetulnya dari mengisi perut lapar, yaitu bagaimana anak-anak di daerah yang akses pada sekolahnya itu masih terhambat gitu,” sesalnya.
Fathimah bahkan menilai pemerintah seharusnya lebih dahulu memenuhi kebutuhan dasar dan standar pelayanan publik sebelum menghadirkan program tambahan. Baginya, akses jalan yang layak, jembatan yang aman, transportasi pendidikan yang memadai, serta fasilitas sekolah yang baik merupakan kewajiban negara yang tidak bisa dikesampingkan.
“Saya tidak bisa membayangkan, mereka harus sedemikian rupa berusahanya, sampai menyeberangi jembatan putus untuk sampai ke sekolah. Dan di sekolah mendapatkan makanan bergizi gratis, itu menjadi sangat minor dibanding bagaimana perjuangan dia harus ke sekolah, karna saya rasa sebelum kita memberikan yang sunahnya dalam bentuk MBG ini, apa yang wajib-wajib dan standarnya perlu dipenuhi dulu,” tegasnya.
Perdebatan ini menjadi ironi tersendiri bagi Sultra. Sebab, jika benar masih banyak anak harus berangkat sekolah menggunakan perahu dan menempuh perjalanan berbahaya, maka yang patut dipertanyakan bukan sekadar efektivitas MBG, melainkan sejauh mana negara telah hadir membangun infrastruktur dasar di wilayah-wilayah terpencil.
Kini, pernyataan Bahtra Banong yang dimaksudkan untuk membela MBG justru membuka ruang kritik yang lebih luas. Sebab bagi banyak kalangan, anak-anak tidak hanya membutuhkan makanan bergizi ketika tiba di sekolah, tetapi juga membutuhkan jalan, jembatan, transportasi, dan fasilitas pendidikan yang layak agar mereka bisa sampai ke sekolah terlebih dahulu.
Redaksi
Komentar