KENDARI, KISAHAN.ID – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Tenggara (Sultra), Muh. Endang SA, mengingatkan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka -Hugua, agar lebih fokus menyelesaikan permasalahan utama yang membelit masyarakat Sultra, dari pada hanya sibuk mengurusi pembangunan Jembatan Muna–Buton.
Secara urgensi, jembatan tersebut hanya akan menghubungkan dua pulau, yakni Muna dan Buton, tanpa berdampak signifikan terhadap konektivitas antara kepulauan dan daratan sebagai entitas utama demografi dan ekonomi Sultra. Lagi pula, rencana pembangunan jembatan itu tidak termasuk dalam delapan visi–misi ASR–Hugua saat Pilkada 2024 lalu.
Permasalahan yang dihadapi masyarakat Sultra antara lain adalah infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak di banyak tempat, APBD yang defisit karena belanja rutin lebih besar dari belanja publik, pengelolaan sumber daya alam yang buruk, reformasi birokrasi, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta digitalisasi wilayah. Daerah tanpa sinyal (blank spot) masih tinggi, dan harga komoditas nilam yang terus merosot. Semua itu seharusnya menjadi fokus utama ASR.
“Saya amati, lebih dari 100 hari kerja pemerintahan ASR–Hugua berjalan datar, tidak fokus, hanya sibuk pada rutinitas birokrasi dan kegiatan seremonial tanpa inovasi dan kreativitas, seperti kapal tanpa tujuan,” ujar Endang, Senin (14/7).
Sebagai contoh, dalam bidang pendidikan, salah satu visi–misi ASR–Hugua adalah program pemberian seragam sekolah gratis bagi siswa (Penggaris). Namun, memasuki tahun ajaran baru, belum ada kabar mengenai pembagian seragam tersebut. Di sisi lain, keluhan masyarakat terkait mahalnya biaya seragam sekolah dan seragam ekstrakurikuler yang diperjualbelikan masih marak terdengar. Belum terlihat intervensi langsung dari ASR dalam menjamin seragam menjadi gratis atau terjangkau, atau rencana besar pendidikan murah dan berkualitas di Sultra.
Endang juga menyoroti lemahnya koordinasi ASR dalam menyinergikan kebijakan pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Hingga kini, belum terlihat adanya rapat koordinasi antara gubernur dan bupati/wali kota guna percepatan pembangunan dan konektivitas wilayah.
Masing-masing kepala daerah berjalan sendiri. Misalnya, pengoperasian Bandara Sugimanuru (Muna Barat) dan Bandara Matahora (Wakatobi) masih terkendala, sementara bupatinya berusaha sendiri menyelesaikan persoalan. Padahal, bandara tersebut merupakan gerbang konektivitas yang seharusnya menjadi perhatian utama gubernur untuk mempercepat solusi melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.
Lebih lanjut, mantan Ketua KNPI Sultra itu juga mengkritisi belum adanya peta jalan (road map) dari ASR dalam menangani banjir di Kota Kendari. Ia menegaskan bahwa kendati Kota Kendari berada di bawah pemerintah kota, sebagai ibu kota provinsi, tanggung jawab pengendalian banjir juga menjadi tugas pemerintah provinsi. Namun, hingga kini belum ada langkah pencegahan yang sistematis untuk mengatasi banjir tahunan tersebut.
Dalam hal pengelolaan sumber daya alam, Endang menyebut bahwa belum terdengar rencana besar ASR untuk merevitalisasi lingkungan dari dampak kerusakan akibat industri ekstraktif. Ia juga menyayangkan belum adanya cetak biru (blueprint) Sultra dalam Program Strategis Nasional (PSN) terkait hilirisasi SDA. Program hilirisasi di Sultra berjalan tanpa arah yang jelas, sementara pemerintah provinsi belum menentukan peran strategisnya.
Misalnya, dalam kasus rendahnya Dana Bagi Hasil (DBH), ASR hanya menyampaikan keluhan dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI tanpa ada langkah konkret. Padahal, ketimpangan pembagian DBH adalah sumber utama ketidakadilan pengelolaan sumber daya alam.
“Poin saya adalah agar ASR fokus pada kerja-kerja substansial, menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat Sultra. Hindari kerja pencitraan yang tidak bermanfaat. Fokuslah pada penajaman dan implementasi visi–misi yang telah dijanjikan kepada rakyat Sultra saat kampanye pilkada,” tutup Endang.
Penulis: Muh. Jodi
Komentar