KISAHAN.ID – Di tengah ramainya curhatan anggota DPD RI La Ode Umar Bonte dan anggota DPR RI Ridwan Bae terkait sulitnya membangun komunikasi dengan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR), Dinas Pariwisata (Dispar) justru lebih dulu angkat bicara atau “curi star” dibandingkan dengan Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sultra yang “kesiangan” atau terlambat.
Kepala Dispar Sultra, Ridwan Badallah, lebih dulu memberikan klarifikasi melalui akun media sosial pribadinya @eRBe#bersuara, Rabu (22/7/2026). Pernyataan Ridwan tayang beberapa jam lebih awal dibandingkan klarifikasi resmi Pemprov Sultra yang kemudian dirilis melalui akun Instagram @diskominfosultra.
Dalam unggahannya, Ridwan meminta publik tidak memaknai curhatan Umar Bonte dan Ridwan Bae sebagai serangan terhadap Gubernur ASR. Penyampaian keduanya itu lebih tepat dipahami sebagai bentuk masukan untuk memperbaiki komunikasi antara pemerintah daerah dan para wakil Sultra.
Kadispar menyebut polemik tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi bersama, termasuk bagi Sekretariat DPD RI di Sultra, agar koordinasi ke depan lebih efektif. Ia menegaskan, Gubernur ASR terbuka bagi siapa pun yang datang membawa gagasan positif, asal bukan kepentingan tertentu apalagi yang berbau korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Bapak Gubernur welcome kepada siapa saja dengan catatan yang datang membawa ide-ide positif, no untuk pintu-pintu belakang, apalagi yang bersifat titipan atau berbau KKN,” tegas Ridwan dalam postingannya.
Baru beberapa jam kemudian, Kepala Dinas (Kadis) Kominfo Sultra, Andi Syahrir, menyampaikan klarifikasi resmi melalui akun @diskominfosultra. Ia merespons persoalan komunikasi antara Gubernur ASR dengan Ridwan Bae maupun Umar Bonte.
Menurut Andi, hubungan mereka berjalan lancar, baik secara personal maupun kelembagaan. Namun adatnya agenda kepala daerah menjadi alasan sehingga tidak semua permintaan pertemuan dapat dipenuhi secara langsung.
“Bapak Gubernur adalah orang yang sangat terbuka. Beliau bisa ditemui di mana saja. Hanya posisi beliau sebagai kepala daerah, tentu agenda beliau itu sangat padat,” katanya.
Andi menambahkan, gubernur juga memiliki perangkat daerah yang dapat mewakili pembahasan berbagai persoalan strategis bersama DPR RI maupun DPD RI. Ia memastikan setiap aspirasi tetap ditindaklanjuti meski tidak selalu dibahas langsung bersama gubernur.
“Jadi saya kira janganlah kita mencoba mempolarisasi. Sebenarnya ini bisa kita bicarakan,” pungkasnya.
Redaksi
Komentar