KENDARI, KISAHAN.ID – Pemerintah Kota Kendari terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berdampak langsung ke masyarakat. Salah satu langkah nyatanya, melalui Inspektorat Kota Kendari, digelar Klinik Pelatihan Evaluasi Reformasi Birokrasi yang melibatkan 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan empat unit pengampu reformasi birokrasi, Selasa (1/7/2025).
Kegiatan ini resmi dibuka oleh Asisten III Setda Kota Kendari, Imran Ismail, mewakili Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran. Dalam sambutannya, Imran Ismail menegaskan bahwa reformasi birokrasi tak bisa hanya sebatas dokumen dan rutinitas tahunan.
“Transformasi birokrasi itu butuh komitmen dari semua level, bukan hanya dari pimpinan. Seluruh ASN, baik pejabat maupun staf lapangan, harus terlibat aktif. Kita ingin pelayanan publik benar-benar terasa dampaknya oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi bukan hanya sekadar memenuhi target penilaian atau angka evaluasi, tapi soal bagaimana perubahan itu bisa langsung dirasakan masyarakat.
Suasana pelatihan evaluasi reformasi birokrasi di Kendari. Dok. Istimewa.
“Jangan hanya mengejar nilai, tapi kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan layanan itu yang paling penting,” ujarnya.
Sementara itu, Inspektur Kota Kendari, Sri Yusnita, dalam materinya menekankan bahwa paradigma penilaian reformasi birokrasi kini sudah bergeser. Jika dulu lebih banyak bicara soal kelengkapan dokumen administratif, kini orientasinya lebih kepada hasil nyata dan dampak pelayanan publik.
“Reformasi birokrasi saat ini lebih menekankan perubahan nyata. Fokusnya bukan lagi berapa banyak dokumen yang disusun, tapi bagaimana masyarakat bisa merasakan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih akuntabel,” kata Sri Yusnita.
Menurut Sri Yusnita, klinik evaluasi ini bukan ajang seremonial. Melainkan ruang belajar bersama untuk seluruh OPD. Peserta diajak memahami lebih dalam terkait Indikator Hasil Reformasi Birokrasi (IHRB), serta bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai dasar ASN dengan kebijakan nasional dalam pelayanan publik.
Pemaparan saat pelatihan evaluasi reformasi birokrasi yang melibatkan 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dok. Istimewa.
Selain itu, kegiatan ini juga sebagai bentuk respons Pemkot Kendari terhadap dinamika perubahan kebijakan dari Kementerian PANRB, yang kini lebih fokus pada output dan outcome program reformasi.
“Pemerintah pusat sudah mengubah sistem penilaian. Sekarang bukan hanya soal administrasi, tapi bagaimana OPD bisa menunjukkan inovasi pelayanan, peningkatan kualitas, dan dampak nyata di lapangan,” ujar Sri Yusnita.
Selama sesi pelatihan, peserta mendapatkan pemahaman teknis terkait indikator penilaian reformasi birokrasi terbaru, termasuk langkah-langkah praktis dalam menyusun eviden kinerja serta rencana aksi reformasi birokrasi di masing-masing OPD.
Peserta juga diajak mengidentifikasi kendala yang selama ini dihadapi di unit kerja masing-masing, lalu bersama-sama mencari solusi agar implementasi reformasi birokrasi tidak terhenti di atas kertas.
“Kita ingin semua OPD bisa langsung bergerak cepat. Jangan lagi ada anggapan bahwa reformasi birokrasi hanya urusan bagian tertentu saja. Ini tanggung jawab bersama,” tambah Sri Yusnita.
Peserta yang ikut dan aktif dalam pelatihan evaluasi reformasi birokrasi yang melibatkan 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dok. Istimewa.
Di akhir kegiatan, Sri Yusnita berharap semua peserta bisa mengaplikasikan hasil pelatihan ini dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja di masing-masing perangkat daerah.
“Target kita adalah birokrasi Pemkot Kendari semakin profesional, adaptif, dan benar-benar hadir memberikan layanan terbaik untuk masyarakat,” tutupnya. (ADV)
Komentar