KENDARI, KISAHAN.ID – Pemerintah Kota Kendari terus menguatkan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Langkah ini sejalan dengan arahan nasional yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri, Senin (7/7/2025). Dalam rapat tersebut, Asisten II Sekretariat Daerah Kota Kendari, Nismawati, hadir mewakili Pemkot Kendari.
Rakor TPID ini tidak hanya membahas strategi pengendalian inflasi, tetapi juga mengevaluasi peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung program nasional penyediaan tiga juta rumah bagi masyarakat. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang memimpin langsung jalannya rapat, menekankan bahwa inflasi adalah isu yang tak bisa diserahkan sepenuhnya ke pusat.
“Peran aktif dan sinergi dari daerah sangat diperlukan untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Daerah yang mengalami inflasi tinggi harus segera diintervensi. Kita tidak bisa membiarkan harga-harga naik tanpa kendali. Semua pihak harus bergerak, dari kementerian teknis, distributor, pelaku usaha, sampai ke pemerintah daerah,” tegas Tito.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian saat memimpin rapat dan memberikan arahan. Dok. Istimewa.
Lanjutnya, ia juga mengapresiasi kepala daerah yang mampu mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan dan bergerak cepat mencari solusi terhadap gejolak harga di wilayahnya. Menurut Tito, pengendalian inflasi bukan hanya soal data, tapi soal melindungi daya beli masyarakat dan menjaga iklim sosial tetap stabil.
Menanggapi hal itu, Asisten II Setda Kendari, Nismawati, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Kendari terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengendalikan inflasi. Ia mengatakan bahwa Pemkot Kendari akan menindaklanjuti arahan tersebut dengan langkah-langkah nyata di lapangan, termasuk memperkuat stok pangan strategis dan memantau harga pasar secara berkala.
“Stabilitas harga adalah fondasi agar masyarakat tetap produktif. Kami siap mendukung penuh kebijakan nasional, termasuk dalam memastikan inflasi di Kendari tetap terkendali,” ujar Nismawati usai mengikuti rapat di Command Center Balai Kota Kendari.
Sejumlah pejabat lingkup OPD Kendari saat mendengarkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Dok. Istimewa.
Selain isu inflasi, rapat juga membahas strategi pemerintah pusat dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,3 persen pada 2025. Angka ini ditargetkan meningkat menjadi 6,3 persen pada 2026 dan mencapai 8 persen pada 2029. Mendagri meminta seluruh daerah memahami indikator ekonomi ini agar arah pembangunan tidak hanya mengejar serapan anggaran, tetapi juga berdampak langsung bagi rakyat.
Khusus program pembangunan tiga juta rumah, pemerintah pusat berharap daerah mengambil peran aktif, terutama dalam penyediaan lahan, regulasi perizinan, dan kemudahan investasi di sektor perumahan. Dukungan dari pemerintah daerah sangat penting agar rumah layak huni dapat dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kami sangat mendukung program nasional ini. Pemerintah Kota Kendari terus berupaya mendorong kawasan permukiman yang layak, sehat, dan terjangkau untuk masyarakat,” tambah Nismawati.
Suasana peserta yang menghadiri peserta via zoom saat rapat bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Dok. Istimewa.
Rakor TPID ini juga menekankan pemahaman terhadap tiga komponen utama inflasi, yakni volatile food (pangan bergejolak), administered price (harga diatur pemerintah), dan core inflation (inflasi inti). Dengan pemahaman ini, kebijakan yang diambil pemerintah daerah diharapkan lebih responsif terhadap kondisi pasar.
Melalui partisipasi aktif dalam forum strategis nasional ini, Pemkot Kendari membuktikan peran aktifnya dalam menjaga fondasi ekonomi dan sosial kota. Kolaborasi antara pusat dan daerah menjadi modal utama dalam mewujudkan stabilitas ekonomi yang inklusif dan pertumbuhan yang merata bagi seluruh warga Kendari. (ADV)
Komentar