KONUT, KISAHAN.ID – Upaya melindungi masyarakat dari jerat perdagangan orang terus dilakukan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Tenggara. Melalui pendekatan langsung ke masyarakat, BP3MI Sultra menyelenggarakan sosialisasi bertema Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Konawe Utara (Konut), Minggu (14/7/2025).
Kegiatan ini dihadiri sekitar 100 warga dari berbagai latar belakang sosial, serta melibatkan instansi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan ketenagakerjaan dan migrasi. Sosialisasi tersebut menjadi langkah konkret untuk membendung praktik perekrutan ilegal yang kerap menjebak calon pekerja migran dengan janji-janji palsu.
Kepala BP3MI Sultra, La Ode Askar, menegaskan pentingnya kegiatan edukatif seperti ini untuk membuka mata masyarakat mengenai risiko besar yang mengintai mereka ketika menempuh jalur non-prosedural untuk bekerja di luar negeri.
“Banyak warga kita tergiur dengan tawaran kerja ke luar negeri, tapi tidak tahu caranya yang benar. Mereka akhirnya berangkat tanpa dokumen resmi dan menjadi rentan terhadap eksploitasi, bahkan menjadi korban perdagangan orang,” ujar La Ode Askar, Selasa (15/7).
Ia menambahkan, perlindungan terhadap pekerja migran telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang ini mewajibkan pemerintah, termasuk di tingkat desa, untuk terlibat aktif melindungi warganya yang hendak menjadi pekerja migran.
“Penempatan PMI harus melalui jalur resmi. Kalau tidak, mereka bisa kehilangan hak, terjebak dalam kondisi kerja buruk, atau yang lebih parah, menjadi korban perdagangan manusia,” tegasnya.
Dalam sosialisasi tersebut, warga juga dikenalkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), di mana pelaku perdagangan orang dapat dijatuhi sanksi pidana berat.
La Ode Askar menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam pengawasan penempatan PMI, mulai dari pendataan keberangkatan, pemulangan, hingga pengawasan terhadap perusahaan penyalur tenaga kerja.
“Sosialisasi ini bukan sekadar kegiatan formal. Ini adalah upaya menyelamatkan masyarakat dari ancaman yang nyata. Kami ingin masyarakat sadar, dan paham bahwa memilih jalur resmi bukan hanya aman, tapi juga menjamin hak-hak mereka sebagai pekerja,” tutupnya.
Berdasarkan data BP3MI Sultra, sepanjang pertengahan tahun 2025, pihaknya telah memulangkan sebanyak 24 PMI bermasalah yang berangkat melalui jalur ilegal. Sebagian besar dari mereka bekerja tanpa kontrak yang jelas dan menjadi korban penipuan agen tak resmi.
Penulis: Husni Mubarak
Komentar