KENDARI, KISAHAN.ID – Janji manis bekerja di luar negeri tak selalu berakhir indah. Selama enam bulan pertama tahun 2025, sebanyak 24 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sulawesi Tenggara (Sultra) harus dipulangkan ke tanah air karena menghadapi berbagai masalah di negara tujuan.
Menurut Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sultra, La Ode Askar, mayoritas PMI dipulangkan lantaran berangkat tanpa melalui jalur resmi atau tanpa dokumen yang sah. Dari 24 PMI bermasalah tersebut, Malaysia menjadi negara tujuan terbanyak, yakni 19 orang. Sisanya berasal dari Taiwan (2 orang), serta masing-masing satu dari Turki, Papua Nugini, dan Oman.
“Seluruh proses pemulangan kami lakukan bersama dinas terkait. Kami pastikan mereka tiba dengan aman dan dijemput oleh pihak daerah,” ujarnya, Senin (7/7/2025).
Pemulangan para PMI dilakukan secara terkoordinasi, mulai dari penjemputan hingga pengembalian ke daerah asal. Bahkan, dari puluhan yang dipulangkan, dua di antaranya adalah jenazah PMI asal Wakatobi dan Kolaka Timur, serta satu orang dari Buton Tengah yang mengalami gangguan kesehatan.
“Yang lainnya kami fasilitasi pemulangannya karena mereka tidak memiliki kelengkapan dokumen kerja di luar negeri,” jelas Askar.
Dilihat dari asal wilayah, Buton Tengah menempati peringkat teratas dengan 8 PMI bermasalah. Disusul Wakatobi (6 orang), Muna (4 orang), Bombana (2 orang), dan masing-masing satu dari Konawe Kepulauan, Kolaka Timur, Konawe, serta Kota Kendari.
Askar menekankan pentingnya pemahaman masyarakat akan bahaya bekerja ke luar negeri secara ilegal. Menurutnya, keberangkatan tanpa dokumen yang sah membuat para pekerja rentan menjadi korban penipuan, kekerasan, hingga pelanggaran hukum di negara tujuan.
“Jangan tergiur dengan tawaran kerja yang tidak melalui jalur resmi. Negara hanya bisa melindungi jika keberangkatan dilakukan sesuai prosedur,” imbaunya.
Untuk meminimalkan kasus serupa, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sultra bersama pemerintah daerah berkomitmen memperkuat pengawasan dan edukasi kepada masyarakat, khususnya di daerah dengan angka keberangkatan tinggi.
“Upaya perlindungan PMI tidak cukup hanya saat mereka berangkat, tapi juga sejak dari kampung halaman,” tutupnya.
Penulis: Husni Mubarak
Komentar