KENDARI, KISAHAN.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus digulirkan ke berbagai daerah sejak awal 2025. Program ini diharapkan menjadi fondasi penting dalam menjamin kecukupan gizi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Namun di balik semangat besar tersebut, masih ada sekolah yang belum merasakan manfaatnya. Salah satunya adalah Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) 1 Kendari. Sekolah yang berlokasi di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga itu hingga kini belum menerima distribusi makanan bergizi bagi para siswanya.
Kondisi ini pun mengetuk perhatian anggota Komisi III DPRD Kota Kendari, LM Rajab Jinik. Ia menegaskan, MBG adalah program nasional yang seharusnya menjangkau seluruh peserta didik tanpa kecuali, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus yang menempuh pendidikan di sekolah luar biasa.
“Program ini tidak boleh tebang pilih. Semua siswa harus mendapatkan perhatian yang sama. Apalagi ini adalah program pemerintah pusat dengan tujuan yang jelas, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia,” ujar Rajab Jinik, Kamis (15/1/2026).
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Kecamatan Kambu–Baruga, Rajab meminta Dinas Pendidikan Kota Kendari segera melakukan pendataan ulang sekolah-sekolah penerima MBG, khususnya SLB. Ia menilai belum tersalurkannya MBG ke SLBN 1 Kendari menjadi sinyal lemahnya koordinasi di tingkat daerah.
Menurutnya, siswa-siswa SLB justru membutuhkan perhatian yang lebih besar dari pemerintah, tidak hanya dalam hal pendidikan, tetapi juga pemenuhan gizi yang layak.
“Anak-anak di SLB ini punya kebutuhan khusus. Negara harus hadir lebih kuat di sana. Jangan sampai mereka terlewat hanya karena persoalan administrasi atau data yang belum diperbarui,” tegasnya.
Rajab berharap Dinas Pendidikan tidak menunda langkah dan segera memastikan program MBG dapat dirasakan oleh seluruh siswa SLB di Kota Kendari. Ia menekankan, keberhasilan program nasional sangat bergantung pada ketepatan dan keadilan pelaksanaannya di daerah.
“Kalau pusat sudah menyiapkan programnya, daerah wajib memastikan pelaksanaannya adil dan merata. Ini soal tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.
Redaksi
Komentar