KISAHAN.ID – Anggota DPR RI asal Sulawesi Tenggara (Sultra), Bahtra Banong, akhirnya angkat bicara dan “membalas serangan” setelah akun Instagram pribadinya dibanjiri komentar pedas dari netizen. Serangan warganet itu muncul setelah pernyataannya yang membela Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kontroversi dan memicu perdebatan luas di ruang publik.
Melalui unggahan di akun Instagramnya, Jumat (19/6/2026), Bahtra yang merupakan Juru Bicara Partai Gerindra mengaku akun media sosialnya sempat diserbu hingga sulit diakses gara-gara menegaskan dukungannya terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni MBG.
“Kemarin akun IG saya diserbu, dan nga bisa dibuka, karna membela program prioritas Presiden Prabowo,” tulis Bahtra.
Meski menjadi sasaran kritik, politikus Gerindra itu meminta publik tetap menjaga ruang demokrasi dengan mengedepankan dialog dan perbedaan pandangan yang sehat. Sebab, Indonesia adalah negara dengan sistem demokrasi.
“Kita boleh berbeda pandangan, boleh berbeda pendapat, boleh berdialektika, tapi tentu kita tidak boleh mengklaim bahwa pikiran kitalah paling bener dan pendapat orang lain salah. Semoga terus bijak, agar kualitas demokrasi di bangsa kita makin baik,” tambahnya.
Gelombang kritik terhadap Bahtra bermula dari penampilannya dalam debat bertema Mahasiswa Bergerak, Pemerintah Diminta Merespons Tuntutan yang disiarkan salah satu stasiun televisi nasional pada Senin (15/6) malam.
Dalam forum itu, Bahtra berdebat dengan Wakil Ketua BEM Universitas Indonesia, Fathimah Azzahra.
Saat membela Program MBG, Bahtra mencontohkan kondisi pelajar di wilayah kepulauan dan pelosok Sultra yang harus berangkat sekolah dalam keadaan lapar serta menempuh perjalanan menggunakan perahu.
Menurutnya, program makan gratis sangat dibutuhkan agar anak-anak dapat belajar dengan kondisi fisik yang lebih baik.
Namun, argumentasi tersebut langsung mendapat bantahan dari Fathimah. Ia menilai persoalan utama yang dihadapi anak-anak di daerah terpencil bukan semata soal makanan, melainkan akses pendidikan yang masih jauh dari layak.
Fathimah menyoroti masih banyak siswa yang harus melewati jembatan rusak, medan berbahaya, hingga minimnya infrastruktur pendidikan.
Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan publik seharusnya menjadi prioritas sebelum pemerintah menjalankan program tambahan seperti MBG.
Polemik itu kemudian meluas ke media sosial. Dari penelusuran Kisahan, sejumlah unggahan Bahtra dibanjiri komentar netizen yang mempertanyakan logika di balik pembelaannya terhadap MBG.
Banyak warganet menilai persoalan akses pendidikan, transportasi, dan infrastruktur di daerah terpencil justru lebih mendesak untuk diselesaikan.
Perdebatan antara Bahtra dan Fathimah kini berkembang menjadi diskusi publik yang lebih luas tentang arah kebijakan pemerintah.
Redaksi
Komentar