KISAHAN.ID – Akun Instagram anggota DPR RI asal Sulawesi Tenggara (Sultra), Bahtra Banong, diserbu komentar netizen setelah pernyataannya yang menyebut pelajar di pelosok Sultra sangat membutuhkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai perdebatan di ruang publik.
Bahtra menilai program MBG penting bagi anak-anak di daerah terpencil yang masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan. Menurutnya, banyak pelajar di wilayah kepulauan Sultra harus berangkat ke sekolah dalam kondisi lapar, bahkan menempuh perjalanan menggunakan perahu.
Dari penelusuran Kisahan.id, sejumlah unggahan di akun Instagram Bahtra Banong yang memiliki 6.398 pengikut dibanjiri komentar bernada kritik. Banyak netizen mempertanyakan pernyataannya yang dianggap tidak menyentuh persoalan utama yang dihadapi masyarakat di daerah terpencil.
“Akses jalan susah, bukan makan solusinya, Pak. Benahi aksesnya. Masa begitu saja tidak tahu, padahal anggota DPR RI,” tulis akun Instagram Basoralwi.
Komentar serupa juga disampaikan akun de.ge yang mempertanyakan kapasitas Bahtra sebagai Juru Bicara Partai Gerindra.
“Kok bisa jadi Jubir Gerindra,” tulisnya.
Diketahui, pernyataan Bahtra disampaikan saat mengikuti debat bertema Mahasiswa Bergerak, Pemerintah Diminta Merespons Tuntutan yang disiarkan salah satu stasiun televisi nasional pada Senin (15/6/2026) malam.
Dalam forum tersebut, Bahtra terlibat perdebatan dengan Wakil Ketua BEM Universitas Indonesia (UI), Fathimah Azzahra.
Saat membela Program MBG, Bahtra mencontohkan kondisi anak-anak di pelosok Sultra yang harus menempuh perjalanan berat menuju sekolah dalam keadaan lapar.
“MBG ini manfaatnya sangat banyak. Kami yang tinggal di kampung-kampung Sulawesi Tenggara, di pulau-pulau sana, bayangkan adik-adik kita berangkat ke sekolah menggunakan perahu tanpa mereka makan,” ujar Bahtra.
Ia menilai program MBG menjadi solusi bagi anak-anak sekolah yang selama ini berangkat belajar tanpa sarapan sehingga kesulitan berkonsentrasi saat mengikuti pelajaran.
“Mereka sampai di sekolah dalam kondisi perut lapar. Mana mungkin mereka bisa belajar dengan baik kalau berangkat sekolah dalam keadaan lapar. Bagi kami yang tinggal di kampung dan pelosok, program MBG sangat dibutuhkan karena tidak pernah ada dalam sejarah anak-anak kita diberi makan,” tambahnya.
Namun, argumentasi tersebut justru memicu kritik. Sejumlah pihak menilai pernyataan Bahtra secara tidak langsung mengungkap persoalan mendasar yang hingga kini masih dihadapi masyarakat di daerah terpencil, yakni keterbatasan akses pendidikan dan infrastruktur dasar.
Menurut mereka, jika anak-anak masih harus menyeberangi laut menggunakan perahu, melewati jalan rusak, atau menghadapi minimnya sarana transportasi menuju sekolah, maka persoalan yang perlu mendapat perhatian utama bukan hanya soal makanan di sekolah.
Pandangan tersebut disampaikan Wakil Ketua BEM UI, Fathimah Azzahra. Ia mengakui bahwa pemenuhan gizi bagi anak sekolah merupakan hal penting. Namun, menurutnya, masih ada persoalan yang lebih mendesak untuk diselesaikan pemerintah, terutama terkait akses pendidikan di daerah terpencil.
“Saya rasa ada sesuatu yang lebih genting daripada sekadar mengisi perut lapar, yaitu bagaimana anak-anak di daerah yang akses menuju sekolahnya masih terhambat,” ujarnya.
Fathimah menyoroti masih adanya anak-anak yang harus melewati jembatan rusak, medan berbahaya, dan infrastruktur yang tidak memadai hanya untuk bisa bersekolah. Dalam kondisi tersebut, ia menilai Program MBG belum menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya.
“Saya tidak bisa membayangkan mereka harus berjuang sedemikian rupa, bahkan menyeberangi jembatan yang putus untuk sampai ke sekolah. Kemudian di sekolah mereka mendapatkan makan bergizi gratis. Itu menjadi sangat kecil dibanding perjuangan mereka untuk bisa sampai ke sekolah. Saya rasa sebelum memberikan program tambahan seperti MBG, kebutuhan dasar dan standar pelayanan publik harus dipenuhi terlebih dahulu,” tegasnya.
Perdebatan tersebut memunculkan diskusi yang lebih luas mengenai prioritas pembangunan di daerah terpencil. Di satu sisi, Program MBG dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah.
Namun, di sisi lain, berbagai kalangan menilai pemerintah juga perlu mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, akses transportasi, serta fasilitas pendidikan agar seluruh anak Indonesia dapat memperoleh layanan pendidikan yang layak dan merata.
Redaksi
Komentar