KENDARI, KISAHAN.ID – Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menyiapkan sejumlah strategi jitu mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) demi kemajuan Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Strategi ini disampaikan saat ia memaparkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2024 di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, Senin (16/7/2025).
Siska mengaku, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sultra telah mengaudit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Di mana, Kota Kendari kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI perwakilan Sultra.
“Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih tetap mempertahankan opini WTP sebanyak 13 kali berturut-turut. Ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen kita bersama dalam melakukan perbaikan tata kelola keuangan dan aset daerah,” kata Siska.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran. Dok. Istimewa.
Meskipun demikian, ada sejumlah catatan dari fraksi-fraksi partai yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Kendari agar menjadi bahas evaluasi ke depan. Pertama, pandangan fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar dan PKS.
Mereka menyarankan hendaknya APBD Kota Kendari disusun dengan berpedoman pada angka realisasi tahun sebelumnya, dan berdasarkan sumber-sumber pendapatan yang diyakini dapat direalisasikan penerimaannya.
Berikutnya, menyelaraskan belanja program dan kegiatan dengan potensi realisasi penerimaan yang realistis untuk mencegah terjadinya defisit di tahun-tahun mendatang.
“Pemerintah Kota Kendari berkomitmen dalam proses penyusunan APBD, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan penganggaran belanja harus sesuai kondisi riil,” ucap Siska.
Sejumlah fraksi di Kantor DPRD Kota Kendari. Dok. Istimewa.
Selanjutnya, Pemerintah Kota Kendari akan selalu berupaya meningkatkan potensi sumber-sumber pendapatan melalui pengawasan, monitoring dan evaluasi secara periodik,” katanya.
Fraksi PKS, NasDem, dan Golkar juga memberikan catatan terkait devisit saldo atau utang yang berpotensi gagal bayar di tahun ke depan.
Terkait ini, Siska menyebut pihaknya akan melakukan pengendalian dan manajemen keuangan, menyusun APBD sesuai proyeksi, evaluasi ABPD, penerapan teknologi dan digitalisasi, melakukan kegiatan skala prioritas, dan efisiensi belanja operasional.
Terkait utang-piutang yang menjadi kewajiban Pemkot Kendari, lanjut Siska, hal yang dilakukan adalah menyusun rencana pembayaran utang sesuai kemampuan daerah, dan mengatur jadwal pembayaran melalui APBD induk.
“Terkait dengan penyaluran dana hibah dan bantuan sosial, kami memastikan bahwa pelaksanaan penyalurannya telah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Di mana, dalam pelaksanaannya telah direview oleh APIP dan dilakukan evaluasi serta monitoring oleh OPD teknis,” tegasnya.
Suasana pembacaan laporan pertanggungjawaban di Kantor DPRD Kota Kendari. Dok. Istimewa.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Kendari, Laode Muhammad Inarto berharap agar Pemerintah Kota Kendari benar-benar menjalankan dan mempertimbangkan setiap catatan yang disampaikan oleh masing-masing fraksi.
“Kami berharap, melalui kesempatan ini, Pemerintah Kota Kendari dapat menjalankan catatan ini sebagai pedoman dalam melakukan pembangunan di Kota Kendari. Tentu, masukan ini bukan hanya seremonial saja namun bentuk komitmen fraksi-fraksi di DPRD dalam terwujudnya kinerja pemerintahan yang lebih baik lagi,” pungkasnya. (ADV)
Komentar