KENDARI, KISAHAN.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, didampingi anggota Komisi II DPR RI, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pusat Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara (Sultra) atau Bank Sultra di Kota Kendari, Rabu (27/8/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Wamendagri menekankan pentingnya penguatan peran BPD serta profesionalisme Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia menyoroti perlunya pengelolaan BUMD yang transparan dan berbasis kompetensi sebagai upaya mendukung pembangunan dan peningkatan perekonomian Sulawesi Tenggara.
Ia juga menyinggung praktik penunjukan komisaris BUMD yang kerap tidak mempertimbangkan kompetensi. Menurutnya, hal tersebut berpotensi menurunkan kinerja perusahaan daerah dan menghambat peran strategis BUMD dalam pembangunan.
“Kami bersama Komisi II DPR RI mendorong regulasi yang lebih tegas. Komisaris BUMD harus dipilih berdasarkan kapasitas dan profesionalisme, bukan sekadar jabatan purnatugas,” tegas Ribka.
Selain itu, Wamendagri mengingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati dalam mengambil pinjaman melalui BPD. Pinjaman yang tidak direncanakan dengan matang berpotensi menjadi beban bagi kepala daerah pengganti.
“Pinjaman daerah harus direncanakan secara cermat. Gubernur dan bupati perlu bijak dalam mengambil keputusan agar tidak menimbulkan masalah di masa depan,” tambahnya.
Wamendagri juga menekankan pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Sultra harus dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. Dalam kesempatan itu, ia juga memberikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI yang konsisten mengawasi kinerja BUMD, termasuk Bank Sultra.
Penulis: Husni Mubarak
Komentar