KISAHAN.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mulai mengimplementasikan Gerakan Indonesia Asri (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kepada seluruh kepala daerah. Program ini menjadi langkah konkret Pemprov Sultra dalam memperkuat kebersihan lingkungan, penataan ruang publik, serta peningkatan kualitas pelayanan masyarakat secara berkelanjutan.
Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, menegaskan bahwa kebersihan dan kerapian lingkungan merupakan bagian penting dari pelayanan dasar pemerintah yang tidak boleh diabaikan. Arahan tersebut disampaikan Presiden dalam rapat koordinasi nasional dan harus diterjemahkan secara nyata di daerah.
“Presiden memerintahkan agar seluruh jajaran pemerintah daerah lebih peduli terhadap persoalan kebersihan dan menjadikannya sebagai budaya dalam setiap aktivitas kerja pemerintahan,” ujar Andi Sumangerukka usai memimpin apel pagi di kawasan Eks MTQ Kendari, Selasa (10/2/2026).
Sebagai langkah awal pelaksanaan Gerakan Indonesia Asri, Pemprov Sultra langsung menggelar aksi pembersihan kawasan Eks MTQ Kendari dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, serta bersinergi bersama unsur TNI dan Polri. Kegiatan ini direncanakan menjadi agenda rutin yang dilaksanakan setiap hari Jumat di berbagai ruang publik strategis.
“Hari ini kita mulai, dan ke depan kegiatan ini akan dilaksanakan secara rutin setiap Jumat sebagai bagian dari komitmen bersama,” katanya.
Selain fokus pada kebersihan lingkungan, Gerakan Indonesia Asri juga menyasar penataan ruang kota, khususnya melalui evaluasi dan penertiban baliho serta reklame yang dinilai mengganggu estetika dan ketertiban. Namun demikian, Gubernur menekankan bahwa penertiban dilakukan dengan pendekatan persuasif dan dialogis.
“Kita akan mengajak semua pihak, termasuk pemilik baliho, untuk melihat apakah sudah sesuai dari sisi informasi, keindahan, dan ketertiban. Jika tidak pas dan mengganggu, tentu akan kita tertibkan bersama,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov Sultra juga melibatkan TNI dan Polri sebagai mitra pengawasan untuk membantu pemerintah memantau kondisi lingkungan sosial dan kualitas pelayanan publik, mulai dari sekolah hingga ruang publik.
“Tujuannya agar pemerintah bisa mengetahui persoalan lebih cepat dan melakukan perbaikan sejak dini, bukan setelah ramai diperbincangkan di media sosial,” tegas Andi.
Ia menegaskan, Gerakan Indonesia Asri bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan langkah berkelanjutan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjawab arahan Presiden dan memenuhi kebutuhan masyarakat Sulawesi Tenggara.
Redaksi
Komentar