KISAHAN.ID – Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Kendari menjadi percontohan pengelolaan layanan perizinan yang ramah investasi sekaligus peduli pada pelaku usaha kecil. Hal itu tergambar saat sejumlah legislator DPRD Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, berkunjung ke MPP Kota Kendari, Kamis (29/1/2026), untuk belajar langsung bagaimana sebuah kota menata arus investasi tanpa mengorbankan ekonomi rakyat.
Kunjungan tersebut bukan sekadar agenda formal. Para wakil rakyat Gowa datang membawa kegelisahan yang nyata, bagaimana menghadapi masuknya perusahaan-perusahaan besar, khususnya ritel modern, tanpa membuat warung-warung kecil milik warga perlahan tersingkir. Di tengah geliat investasi, mereka ingin memastikan ada ruang hidup yang adil bagi usaha mikro dan kecil.
Ketua Komisi I DPRD Gowa, Asrul Makkaraus, menyampaikan bahwa pertumbuhan ritel besar memang tak bisa dihindari, namun tetap perlu kendali. Menurutnya, pemerintah daerah punya tanggung jawab menjaga keseimbangan agar pelaku UMKM tidak kalah bersaing di daerahnya sendiri.
“Masuknya ritel besar tentu ada dampaknya. Jangan sampai terlalu menjamur lalu warung kecil di masyarakat justru mati. Itu yang menjadi perhatian kami,” ujarnya.
Asrul menilai Kota Kendari layak dipelajari karena dinilai lebih tertata dalam hal perizinan dan berani melahirkan inovasi layanan. Sistem yang rapi dianggap mampu menjadi pagar awal agar investasi tetap sejalan dengan kepentingan daerah.
Sejumlah legislator DPRD Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, saat berdialog dengan dengan pejabat Pemkot Kendari. Dok: Istimewa.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP menegaskan bahwa kemudahan investasi tetap dibarengi aturan yang jelas. Sekretaris Dinas PTSP Kota Kendari, Nukke Juwita, menjelaskan bahwa Perda Kemudahan Investasi dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi acuan penting dalam menentukan lokasi usaha.
RDTR, kata dia, membantu memastikan sebuah usaha berdiri di tempat yang tepat dan tidak mengganggu tata ruang kota maupun lingkungan sekitar. Meski demikian, pengawasan di lapangan tetap menjadi tantangan yang harus dijawab bersama.
Karena itu, peran tim Trantib di tingkat kelurahan diperkuat sebagai garda terdepan pengawasan. Mereka memantau aktivitas pembangunan dan usaha agar sesuai izin yang diberikan. Langkah ini diharapkan mencegah penyalahgunaan izin sekaligus menjaga ketertiban.
Pemkot Kendari juga terus mendorong regulasi turunan agar arus investasi tetap selaras dengan tata ruang kota, kebutuhan masyarakat, dan keberlangsungan UMKM lokal. Bagi Kendari, investasi bukan hanya soal angka pertumbuhan, tetapi juga tentang siapa saja yang ikut tumbuh di dalamnya.
Kunjungan ini pun menjadi ruang dialog antardaerah. Ada semangat saling belajar, bahwa pembangunan ekonomi idealnya tidak hanya mengundang modal besar, tetapi juga merawat usaha kecil yang menjadi denyut nadi masyarakat. Di titik itulah, layanan publik yang baik menemukan maknanya, menghadirkan kemudahan tanpa meninggalkan keadilan.
Redaksi
Komentar