KENDARI, KISAHAN.ID – Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengusulkan pembentukan gugus tugas pencegahan pekerja migran nonprosedural dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Usulan itu disampaikan dalam rapat sinergitas bersama Pemerintah Provinsi Sultra, Rabu (24/9/2025).
Kepala BP3MI Sultra, La Ode Askar, mengatakan pembentukan gugus tugas ini penting untuk memperkuat koordinasi lintas instansi. Menurutnya, hingga kini masih banyak pekerja migran asal Sultra yang berangkat melalui jalur ilegal sehingga rentan menjadi korban eksploitasi dan perdagangan orang.
“Gugus tugas ini nantinya akan di-SK-kan oleh Gubernur Sultra dengan melibatkan berbagai stakeholder. Tujuannya agar perlindungan pekerja migran dapat berjalan lebih terintegrasi, mulai dari tingkat desa hingga pemerintah provinsi,” ujar Askar.
Ia menjelaskan, pekerja migran merupakan penyumbang devisa negara terbesar kedua setelah migas. Namun, besarnya kontribusi tersebut tidak sebanding dengan risiko yang dihadapi, sebab masih banyak yang berangkat tanpa prosedur resmi sehingga kehilangan hak-hak dasarnya.
Askar menambahkan, perlindungan yang terstruktur akan menekan angka pekerja migran nonprosedural dan memberi jaminan keamanan bagi mereka yang bekerja di luar negeri. Hal ini juga sekaligus menjadi langkah preventif dalam memerangi TPPO.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sultra menyambut baik langkah BP3MI tersebut. Wakil Gubernur Hugua menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat dalam upaya pencegahan perdagangan orang.
“Perdagangan orang adalah kejahatan kemanusiaan. Kita harus bergerak bersama agar pekerja migran asal Sultra mendapatkan perlindungan yang semestinya,” tegas Hugua.
Penulis: Husni Mubarak
Komentar