KISAHAN.ID — Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, bersama Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, memimpin evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Kendari. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Samaturu, Kantor Balai Kota Kendari, Rabu (21/1/2026).
Evaluasi kinerja ini dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kinerja oleh jajaran Pemerintah Kota Kendari, mulai dari Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, kepala OPD, hingga para camat. Penandatanganan tersebut menjadi bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik.=
Wali Kota Kendari mengatakan evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh OPD memahami dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Penilaian kinerja aparatur harus berdasarkan aturan dan standar nasional, bukan berdasarkan keinginan pimpinan daerah,” ujarnya.
Ia menyampaikan, pada 20 Februari 2026 mendatang, dirinya bersama Wakil Wali Kota genap satu tahun memimpin Kota Kendari. Menurutnya, meskipun terdapat beberapa indikator penilaian dari kementerian yang hasilnya melampaui target, secara keseluruhan masih ada capaian yang belum sesuai dengan sistem penilaian kinerja.
“Secara akumulasi masih banyak yang belum memenuhi standar yang berlaku,” katanya.
Dalam evaluasi tersebut, Wali Kota menyoroti masih adanya OPD yang belum bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), baik di tingkat pimpinan hingga struktur terbawah. Salah satu fokus utama evaluasi adalah capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Dari delapan OPD yang dinilai, Kota Kendari sebelumnya berada di peringkat keenam dan kini meningkat ke peringkat kedua setelah dilakukan percepatan. Namun demikian, capaian SPM dinilai belum merata.
“Kenapa hanya beberapa OPD yang bisa mencapai 100 persen? Dinas Pendidikan dan Kebudayaan baru 94 persen. Apa kendalanya?” tegas Wali Kota.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan bahwa belum tercapainya target disebabkan masih adanya anak usia PAUD di Kota Kendari yang belum bersekolah. Wali Kota menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pendataan dan administrasi.
“Kami terus berupaya meningkatkan angka partisipasi sekolah melalui kerja sama dengan kecamatan, kelurahan, dan Bunda PAUD. Pemerintah itu adalah administrasi. Kalau administrasi tidak lengkap, pertanggungjawaban juga tidak akan selesai,” tegasnya, seraya meminta seluruh OPD meningkatkan kinerja pada 2026, terutama dalam pemenuhan indikator SPM.
Redaksi
Komentar