JAKARTA, KISAHAN.ID – Langkah Bupati Kolaka Timur (Koltim), Abdul Azis “terhenti” di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (8/8/2025). Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawanya ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan dugaan korupsi pada proyek pembangunan RSUD Koltim, yang seharusnya naik status dari Tipe D menjadi Tipe C.
Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkap bahwa Abdul Azis tidak bekerja sendirian. Bersama sejumlah pihak, ia diduga sudah “mengunci” pemenang lelang proyek bernilai ratusan miliar rupiah itu.
Setelah kontraktor ditetapkan, mereka sepakat meminta fee 8 persen atau sekitar Rp9 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp126,3 miliar yang dialokasikan untuk pembangunan rumah sakit.
Padahal, uang tersebut semestinya dipakai penuh untuk menghadirkan fasilitas kesehatan lebih baik bagi warga Koltim.
“Jika anggaran ini disalahgunakan, maka kualitas bangunan akan menurun dan pada ujungnya layanan masyarakat berkurang,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (9/8) dini hari.
Operasi tangkap tangan ini berlangsung serentak di tiga kota. Di Kendari, KPK mengamankan AGD, AAR, NA, dan DA. Di Jakarta, diamankan ALH, DK, NB, AR, ASW, dan SYN. Sementara di Makassar, Abdul Azis ditangkap bersama FZ dan ajudannya.
Berdasarkan pemeriksaan awal dan dua alat bukti yang cukup, KPK menetapkan lima tersangka: Abdul Azis, ALH, AGD, DK, dan AR. Mereka kini ditahan untuk 20 hari pertama.
Menurut KPK, sebagian dari Rp9 miliar fee tersebut sudah diterima, meski belum penuh karena progres pekerjaan baru mencapai 20–30 persen. Jika praktik ini luput dari pantauan, sisa pembayaran akan mengikuti, dan kerugian negara berlipat.
“Dengan tangkap tangan ini, ada dua efek yang diberikan, yaitu efek jera dan efek gentar,” tegas Asep.
Penulis: Husni Mubarak
Komentar