KENDARI, KISAHAN.ID – Kuasa hukum mantan karyawan PT Nusa Surya Ciptadana Finance (NSC Finance) Cabang Kendari resmi melaporkan perusahaan tersebut ke Polda Sultra atas dugaan tindak pidana penggelapan dokumen pribadi berupa ijazah asli. Laporan diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Demaza Keadilan Kendari pada Jumat (11/7/2025).
Dalam keterangannya kepada media, kuasa hukum pelapor, Yusran Yastono Yasin Idrus, bersama rekannya Munawir, menyatakan bahwa klien mereka, Petir Sanjaya, adalah eks karyawan PT NSC Finance yang diberhentikan secara sepihak sejak Januari 2024, namun hingga kini ijazah aslinya belum juga dikembalikan oleh pihak perusahaan.
“Klien kami sudah bekerja di perusahaan itu sejak 1 Januari 2021, menjabat terakhir sebagai Branch Manager. Tapi sejak diberhentikan, ijazah asli S1 miliknya ditahan tanpa alasan hukum yang jelas. Sudah kami somasi, tapi tidak direspons,” kata Yusran saat ditemui.
Menurutnya, penahanan ijazah dilakukan oleh perusahaan sejak awal kliennya diterima bekerja. Hal itu disebut sebagai bagian dari kebijakan internal PT NSC Finance yang mewajibkan karyawan menyerahkan ijazah asli sebagai “jaminan kerja”. Meskipun dianggap patuh dan berintegritas dalam bekerja, Petir justru tidak mendapatkan haknya sebagai pekerja ketika keluar dari perusahaan.
Yusran menuturkan bahwa selama bekerja, Petir dipindahkan ke berbagai cabang perusahaan, seperti di Kolaka, Konawe Selatan, hingga Gorontalo. Ia tak pernah mendapatkan surat teguran atau sanksi disiplin, bahkan menandatangani tiga kali kontrak kerja hingga dipercaya menjadi pimpinan cabang.
Namun, per Januari 2024, tanpa ada surat pemutusan hubungan kerja (PHK) ataupun informasi lisan dari pihak perusahaan, akses absensi elektroniknya mendadak ditutup. Klien mereka dianggap telah diberhentikan secara sepihak tanpa kejelasan status kerja.
“Yang lebih parah, selama bekerja, klien kami tidak pernah diberikan salinan kontrak. Bahkan surat PHK pun tidak ada. Ketika menuntut ijazah dikembalikan, mereka justru minta klien kami buat surat kehilangan di kepolisian, alasan karena arsip SOP-nya hilang. Itu konyol,” ujar Munawir.
LBH Demaza menilai tindakan PT NSC Finance melanggar sejumlah ketentuan hukum. Mereka menyebut dugaan pelanggaran meliputi, Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan Dalam Hubungan Kerja, Pasal 368 KUHP tentang Perampasan, Pasal 9 UU No. 13/2003 tentang Hak Pekerja Tanpa Diskriminasi, Pasal 36 UU No. 39/1999 tentang Hak Milik Pribadi, dan SE Menaker No. M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah
“Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan sudah jelas melarang perusahaan menahan dokumen pribadi pekerja seperti ijazah. Jika pun ditahan karena pelatihan, harus ada perjanjian tertulis, dan itu tidak terjadi di kasus ini,” jelas Yusran.
Melalui laporan pengaduan ini, LBH Demaza berharap Polda Sultra segera mengambil langkah hukum dengan memeriksa manajemen PT NSC Finance Cabang Kendari. Mereka juga mendesak pemerintah daerah, baik provinsi maupun kota, untuk melakukan pengawasan serius terhadap praktik-praktik kerja yang merugikan karyawan.
“Kami harap kasus ini menjadi pintu masuk untuk mengevaluasi semua perusahaan yang masih menahan ijazah karyawan. Itu pelanggaran hak asasi, bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan, dan tak boleh dibiarkan,” tegas Munawir.
Hingga berita ini dirilis, pihak PT NSC Finance Cabang Kendari belum memberikan tanggapan resmi atas laporan yang dilayangkan.
Penulis: Muh Jodi
Komentar