KISAHAN.ID – Aksi penertiban aset lahan seluas 487 meter persegi di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Wuawua, Kota Kendari, Kamis (22/1/2026), diwarnai ketegangan. Penertiban yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mendapat penolakan dari pihak keluarga mantan Gubernur Sultra, Nur Alam.
Sebelum penertiban, pihak keluarga Nur Alam sempat mengupayakan mediasi dengan Pemprov Sultra. Namun, mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan sehingga rencana penertiban tetap dilanjutkan dengan pengamanan oleh personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sultra.
Situasi memanas sekitar pukul 10.45 Wita saat petugas hendak memasuki area lahan. Sejumlah orang yang berada di lokasi melakukan perlawanan dengan melempar batu ke arah petugas, sehingga kondisi di lapangan dinilai tidak kondusif dan berpotensi membahayakan keselamatan.
Melihat eskalasi keamanan yang meningkat, Kepala Satpol PP Sultra Hamim Imbu memerintahkan seluruh personel untuk mundur dari lokasi. Penertiban pun ditunda guna menghindari potensi korban serta situasi yang lebih tidak terkendali.
Sementara itu, kuasa hukum keluarga Nur Alam, Andre Darmawan, menyatakan penertiban seharusnya dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia menegaskan bangunan yang berdiri di atas lahan tersebut masih memiliki izin penggunaan yang sah dan belum dicabut.
“Untuk bangunan ini ada izin penggunaannya dan izin itu masih berlaku sampai sekarang. Selama izin itu belum dicabut, maka izin tersebut tetap sah,” ujar Andre.
Ia menambahkan, penertiban baru dapat dilakukan setelah adanya keputusan resmi terkait pencabutan izin penggunaan bangunan.
“Sesuai aturan, harus ada surat pencabutan izin terlebih dahulu sebelum pihak terkait diminta meninggalkan lokasi,” katanya.
Redaksi
Komentar