KISAHAN.ID – Memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan sejak 1995, tanah milik warga seluas 7.055 meter persegi di Jalan K.H Ahmad Dahlan, Kecamatan Wuawua, Kota Kendari, justru ikut terseret dalam proses eksekusi berdasarkan putusan PK Mahkamah Agung (MA) Nomor 994.PK/PDT/2024.
Ironisnya, di tengah sengketa hukum yang masih berlangsung, tanah tersebut kini diduga telah dipasarkan menjadi kavling ruko oleh Raziq Property Syariah.
Kuasa hukum MM dan RDM dari LMN & Partners, La Ode Muhram Naadu, Muhammad Baidar Maulid, Iman Rifaldy, dan Al Ashar Samudera, mengatakan bahwa klien mereka tidak pernah mengetahui adanya gugatan maupun dilibatkan dalam proses persidangan yang berujung pada putusan peninjauan kembali (PK) tersebut.
Namun, pada 2024, melalui putusan MA Nomor 994/PK/Pdt/2024, bidang tanah yang diklaim sebagai milik klien mereka justru disebut ikut menjadi objek eksekusi.
“Kami menduga ada manipulasi dalam proses peradilan. Bagaimana mungkin seorang warga negara tiba-tiba mendapati tanahnya dieksekusi, padahal tidak pernah mengetahui jika dirinya berperkara di pengadilan,” ungkap La Ode Muhram Naadu, Selasa (10/11/2026).
Dia menjelaskan, dalam pelaksanaan eksekusi, bangunan milik kliennya memang tidak ikut dibongkar karena tidak termasuk dalam objek eksekusi. Meski demikian, pihaknya mempersoalkan area tanah yang turut dimasuki dalam proses tersebut.
Menurutnya, kondisi itu menimbulkan pertanyaan mengenai batas dan luas objek eksekusi yang semestinya disesuaikan dengan amar putusan pengadilan.
Atas persoalan tersebut, pihaknya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Kendari. Gugatan tersebut saat ini masih dalam proses persidangan.
Selain menempuh jalur perdata, pihaknya juga telah melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan surat kuasa yang mencantumkan nama kliennya ke Polda Sulawesi Tenggara. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penggunaan surat kuasa tanpa sepengetahuan pihak yang bersangkutan.
Pihaknya juga melaporkan dugaan penyerobotan tanah karena kliennya mengantongi sertifikat hak milik atas bidang tanah tersebut.
Di tengah proses hukum yang masih berlangsung, La Ode Muhram mengaku kembali dikejutkan dengan beredarnya brosur pemasaran kavling ruko oleh Raziq Property Syariah di atas lokasi tanah yang saat ini masih disengketakan.
“Kok ada yang memasarkan tanah kavling di atas sertifikat milik orang lain? Ini aneh,” bebernya.
Dia mempertanyakan dasar pemasaran tanah tersebut, sementara gugatan terkait kepemilikan dan batas objek tanah masih berproses di PN Kendari.
Pihaknya meminta Kantor Pertanahan Kota Kendari melakukan langkah pencegahan, termasuk memblokir permohonan penerbitan sertifikat baru atas objek yang disengketakan hingga terdapat kejelasan hukum.
La Ode Muhram juga mengimbau masyarakat agar berhati-hati serta memastikan status hukum dan keabsahan dokumen sebelum membeli tanah kavling di lokasi tersebut agar tidak mengalami kerugian di kemudian hari.
Hingga berita ini diterbitkan, media ini sedang berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.
Redaksi
Komentar