KISAHAN.ID – Ikatan Mahasiswa Aktivis Lintas Kampus (IMALAK) Sulawesi Tenggara menyoroti buruknya layanan transportasi di Bandara Halu Oleo, Kamis (26/2/2026).
Ketua IMALAK Sultra, Ali Sabarno, menduga koperasi yang mengelola transportasi di kawasan bandara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pihaknya menerima informasi adanya pungutan biaya pendaftaran dan iuran rutin bagi sopir yang ingin bergabung.
“Dari informasi yang kami dapatkan, untuk jadi sopir atau mendaftarkan mobil ke koperasi dipungut biaya Rp2 juta, dan per bulan dipungut iuran Rp500 ribu,” ujar Ali.
IMALAK juga mempersoalkan tidak adanya pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota, serta dugaan adanya kendaraan tertentu yang tetap beroperasi tanpa terdaftar resmi di koperasi. Selain itu, mereka menilai tidak adanya sistem antrean penumpang memicu sopir berebut penumpang dan berpotensi menimbulkan keributan.
Organisasi mahasiswa tersebut turut menyoroti belum diizinkannya transportasi online beroperasi di area bandara. Mereka menerima informasi adanya dugaan persekusi terhadap sopir transportasi daring yang mengambil penumpang, termasuk yang hanya menjemput keluarga atau kerabat.
Atas kondisi tersebut, IMALAK mendesak pihak berwenang segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan transportasi di bandara.
“Harus ada perbaikan secepatnya. Bila perlu koperasi tersebut diaudit agar jelas ke mana aliran dana pungutan itu,” tegasnya.
Sebelumnya, keluhan penumpang di Bandara Halu Oleo viral di media sosial TikTok. Dalam video berdurasi 41 detik yang diunggah akun @milop.dessert, seorang perempuan mengaku kesulitan mendapatkan transportasi online dan harus membayar tarif hingga Rp150 ribu setelah negosiasi untuk menuju hotel di Kota Kendari.
Menanggapi hal itu, Humas Bandara Halu Oleo, Nurlansyah, menyatakan pengelolaan layanan transportasi penumpang bukan menjadi kewenangan pihak bandara, melainkan masih berada di bawah otoritas Lanud Halu Oleo.
Sementara pihak Lanud menjelaskan layanan transportasi daring belum diizinkan beroperasi karena belum adanya kerja sama resmi.
Redaksi
Komentar