JAKARTA, KISAHAN.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menahan tiga tersangka baru terkait kasus jual beli Dana Alokasi Khusus (DAK) proyek RSUD Kolaka Timur. Mereka adalah Yasin, ASN Bapenda Sultra, Hendrik Permana, ASN Kemenkes, dan Aswin Griksa, Direktur Utama PT Griksa Cipta. Ketiganya resmi ditahan pada Senin (24/11/2025), sehingga total tersangka kini menjadi delapan orang.
Penahanan dilakukan setelah penyidik memastikan keterlibatan ketiganya dalam proses pengurusan pagu DAK RSUD Koltim. Mereka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Gedung Merah Putih. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen KPK untuk menuntaskan dugaan transaksi jual beli pagu anggaran dalam proyek tersebut.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkap peran Hendrik yang diduga menawarkan kemampuan meloloskan pagu DAK dengan fee dua persen. Tawaran itu membuka jalan terjadinya transaksi suap yang kini menyeret delapan pihak.
“Berdasarkan bukti yang dimiliki penyidik, tiga pihak yakni YSN, HP, dan AGR hari ini resmi ditahan untuk kebutuhan pendalaman perkara,” kata Asep dalam konferensi pers di Jakarta.
Asep menegaskan bahwa skema transaksi yang terungkap menunjukkan praktik jual beli pagu DAK dilakukan secara terstruktur. Pola permintaan fee dan aliran dana memperkuat dugaan KPK adanya perantara yang berperan meloloskan anggaran proyek RSUD Koltim.
Dalam penyidikan, Yasin menyerahkan Rp50 juta kepada Hendrik sebagai komitmen awal agar DAK RSUD Koltim tidak dicoret. Ia juga memberikan Rp400 juta kepada PPK proyek, Ageng Dermanto, untuk pengurusan teknis yang berkaitan langsung dengan pagu anggaran tersebut.
Yasin juga tercatat menerima Rp3,3 miliar dari pihak swasta melalui Ageng. Dari jumlah itu, Rp1,5 miliar disalurkan kepada Hendrik. Saat operasi tangkap tangan, KPK menyita Rp977 juta yang masih dikuasai Yasin, yang diduga merupakan bagian dari pengurusan pagu DAK RSUD Koltim.
Aswin berperan sebagai penghubung antara pihak swasta dan pengelola proyek. Ia diduga menerima Rp365 juta dari dana Rp500 juta yang disiapkan untuk melancarkan proses terkait pagu DAK RSUD Koltim.
Ketiganya dijerat Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, atau Pasal 11 UU Tipikor. Dengan total delapan tersangka, KPK memastikan penyidikan akan terus diarahkan pada pembongkaran penuh praktik jual beli pagu DAK pada proyek RSUD Koltim.
Sebelumnya, KPK telah menahan lima tersangka dalam perkara tersebut, yakni:
1. Abdul Azis (ABZ), Bupati Kolaka Timur.
2. Andi Lukman Hakim (ALH), Person in Charge (PIC) Kemenkes untuk pembangunan RSUD.
3. Ageng Dermanto (AGD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek RSUD Koltim.
4. Deddy Karnady (DK), pihak swasta PT Pilar Cerdas Putra (PCP).
5. Arif Rahman (AR), pihak swasta kerja sama operasi (KSO) PT PCP.
Penulis: Husni Mubarak
Komentar