KENDARI, KISAHAN.ID – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sultra bersama Kepolisian Daerah (Polda) Sultra mengingatkan seluruh pengelola televisi, khususnya penyedia layanan TV kabel, agar tidak menayangkan program siaran tanpa izin resmi dan tanpa hak siar. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tata kelola penyiaran di daerah berjalan sesuai aturan, melindungi pemegang hak cipta, serta menciptakan iklim industri penyiaran yang sehat dan berkeadilan.
Ketua KPID Sultra, Fadli Sardi, menuturkan bahwa praktik siaran tanpa izin bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan tindakan ilegal yang berdampak luas. Selain merugikan pemegang hak siar, praktik ini juga berpotensi mengacaukan tatanan penyiaran dan mencederai etika kompetisi industri media.
Ia menegaskan, semua penyelenggara penyiaran, termasuk TV kabel di kabupaten dan kota, wajib mematuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
“TV kabel tidak boleh menyiarkan konten apa pun tanpa hak siar dari pemiliknya. Itu pelanggaran hukum. Ada konsekuensi pidana dan denda yang mengikat. Ini bukan sekadar imbauan, tetapi aturan yang harus dipatuhi,” tegas Fadli, Sabtu (8/11/2025).
KPID dan Polda Sultra saat ini memperketat pengawasan terhadap penyelenggara siaran, khususnya TV kabel yang banyak beroperasi di wilayah pemukiman dan pelosok daerah. Upaya itu dilakukan sebagai respons terhadap laporan masyarakat yang mulai mengalir ke aparat penegak hukum.
Laporan tersebut mengindikasikan adanya aktivitas siaran yang menayangkan program premium, siaran olahraga berlisensi, film, dan konten lainnya tanpa izin distribusi yang sah.
Fadli mengungkapkan, pengaduan publik menjadi salah satu pintu utama pengawasan kelembagaan di sektor penyiaran. Oleh karena itu, KPID Sultra ikut mendorong masyarakat agar berani melaporkan jika menemukan siaran ilegal di lingkungan masing-masing.
Peran publik, menurutnya, berkontribusi besar dalam membangun ekosistem penyiaran yang sehat, legal, dan menghormati hak kekayaan intelektual.
“Kami ingin semua lembaga penyiaran di Sultra taat aturan, tertib administrasi, dan menghormati hak cipta. Ini soal integritas industri. Jangan sampai usaha yang harusnya produktif, justru tersandung masalah hukum karena abai terhadap perizinan,” katanya.
Dalam kolaborasi ini, Polda Sultra memastikan akan menindaklanjuti setiap laporan dugaan pelanggaran dengan proses hukum yang tegas dan profesional. Kesepahaman ini menjadi sinyal kuat bahwa pengawasan tidak berhenti pada imbauan, tetapi mengarah pada penertiban serius terhadap praktik ilegal.
“Kami dan Polda Sultra berkomitmen menindak tegas TV kabel nakal dan siaran ilegal. Aturan sudah jelas, sanksi juga jelas. Saatnya industri penyiaran Sultra tumbuh lewat cara yang benar dan bermartabat,” tutup Fadli.
Redaksi
Komentar