KISAHAN.ID – Dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam bisnis judi daring di Kamboja menjadi sorotan publik. Namun, hingga kini, menurut naskah ini, belum ada klarifikasi langsung dari politikus Partai Gerindra tersebut. Sikap itu memunculkan pertanyaan mengenai tanggapannya terhadap tuduhan yang berpotensi berdampak pada citra partai.
Laporan investigasi media pada April 2025 berjudul Pengusaha dan Politikus Pengendali Judi Online di Kamboja disebut mencantumkan nama Dasco dalam dokumen perusahaan Golden Princess Hotel and Casino yang beroperasi di Bavet City, wilayah perbatasan Kamboja–Vietnam.
Isu tersebut turut menjadi perhatian di tengah maraknya kasus perdagangan orang dan eksploitasi digital yang menimpa warga negara Indonesia (WNI) yang dipekerjakan dalam operasi penipuan daring di sejumlah lokasi di kawasan tersebut.
Dalam naskah laporan itu, redaksi Tempo disebut telah berupaya meminta tanggapan Dasco sebelum menerbitkan laporan. Namun, pesan, panggilan telepon, dan surat resmi yang dikirimkan diklaim tidak mendapat balasan.
Sejumlah kader Gerindra disebut membela Dasco dan menilai laporan tersebut sebagai “fitnah politik menjelang konsolidasi kabinet”.
Ketua Harian Gerindra, Ahmad Muzani, juga disebut menilai tudingan tersebut sebagai “insinuasi tingkat tinggi”. Meski demikian, klaim mengenai pencantuman nama Dasco dalam dokumen bisnis tersebut masih memerlukan pemeriksaan terhadap dokumen asli dan konteks kepemilikan maupun keterkaitannya.
Sikap Dasco yang belum memberikan tanggapan langsung memunculkan beragam penafsiran. Di tengah persoalan perdagangan orang dan judi daring lintas negara, sejumlah pihak menilai pejabat publik perlu memberikan penjelasan atas tuduhan yang menyangkut namanya.
Aktivis antikorupsi Wanda Assyura, yang disebut sebagai simpatisan Presiden Prabowo Subianto sekaligus Ketua Pemuda Aceh–Jakarta, turut menyampaikan kritik.
“Diamnya bukan strategi cerdas, tapi gejala feodalisme elite. Wakil rakyat yang diam ketika rakyat disiksa di Kamboja adalah pengkhianat demokrasi,” ujarnya.
Tagar #DascoBukaSuara disebut ramai di media sosial. Sejumlah aktivis juga dikabarkan mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memeriksa transaksi yang relevan serta mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelaah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dasco sesuai kewenangannya.
Di sisi lain, video yang diklaim memperlihatkan penyiksaan terhadap WNI di kompleks perjudian di Bavet City beredar di TikTok dan X. Namun, lokasi, waktu, serta konteks video tersebut perlu diverifikasi secara independen.
Wanda menegaskan bahwa dugaan tersebut tidak boleh diabaikan dan meminta agar penanganannya dilakukan secara transparan.
“Sebagai pendukung Prabowo, saya khawatir Dasco jadi batu sandungan moral. Gerindra harus bersih. Kalau tidak, kepercayaan publik bisa runtuh,” katanya.
Menurut Wanda, integritas partai dan kredibilitas pemerintah dalam memberantas judi daring akan diuji melalui penanganan dugaan tersebut.
“Jika benar ada elite politik ikut bermain, kredibilitas kebijakan itu terancam runtuh. Satgas akan kehilangan wibawa jika aparatnya menyentuh publik, tapi tidak menyentuh elite,” imbuhnya.
Hingga naskah ini disusun, belum terdapat keterangan yang dicantumkan mengenai hasil pemeriksaan resmi yang membuktikan keterlibatan Dasco dalam bisnis judi daring di Kamboja. Karena itu, dugaan tersebut perlu ditelusuri melalui dokumen dan proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Naskah ini juga menyebut adanya informasi dari sumber yang diklaim berasal dari lingkungan hukum PPATK mengenai permintaan pemantauan transaksi lintas negara terkait jaringan kasino di Kamboja. Namun, belum ada keterangan resmi yang disertakan untuk memastikan informasi tersebut maupun menjelaskan apakah Dasco termasuk dalam objek pemantauan.
Sementara itu, beberapa anggota Komisi III DPR disebut mendesak KPK mengambil langkah untuk memperjelas persoalan tersebut. Identitas anggota DPR yang menyampaikan desakan dan pernyataan resminya perlu dicantumkan untuk memperkuat akurasi pemberitaan.
Wanda berharap persoalan ini ditangani secara terbuka dan berdasarkan bukti.
“Gerindra harus menang dengan moral yang bersih,” kata Wanda. “Dasco bom waktu. Kalau tidak segera ditangani, bisa merusak reputasi partai dan presiden sendiri,” imbuhnya.
Publik menunggu penjelasan dan perkembangan lebih lanjut mengenai dugaan tersebut. Klarifikasi dari pihak yang disebut, pemeriksaan dokumen perusahaan, serta keterangan resmi lembaga berwenang diperlukan agar persoalan ini dapat dinilai berdasarkan fakta, bukan semata-mata persepsi.
Redaksi
Komentar