KENDARI, KISAHAN.ID – Video yang menunjukkan anggota DPRD Kota Kendari, Fadhal Rahmad, sedang mengisap vape di ruang rapat DPRD, mendadak viral di media sosial pada Senin (30/6/2025). Aksi tersebut terjadi saat forum resmi Rapat Dengar Pendapat (RDP) tengah membahas nasib 47 karyawan RS Santa Anna Kendari yang terdampak PHK.
Sorotan publik pun tak terelakkan. Salah satunya datang dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Melalui penelitinya, Lucius Karus, Formappi menilai tindakan tersebut mencoreng etika legislatif dan mencerminkan kegagalan komunikasi simbolik wakil rakyat kepada publik.
“Secara simbolik, anggota DPRD yang nge-vape itu gagal membawa pesan bagi konstituennya. Rapat dengan aparat kesehatan kok malah menampilkan perilaku tidak sehat. Kontras dan ironis, kan?” kata Lucius dikutip dari Detik.com, Minggu (6/7).
Lucius mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Kendari agar segera memanggil dan memberi pembinaan etik kepada Fadhal Rahmad. Ia menegaskan, pembiaran terhadap sikap seperti ini akan merusak citra parlemen secara menyeluruh.
“BK harus ambil peran. Bukan untuk menghukum, tapi memberi pemahaman soal sikap pantas, menjaga marwah lembaga,” tambahnya.
Peneliti Formappi, Lucius Karus. Dok. Istimewa.
Menanggapi kritik publik, Fadhal Rahmad akhirnya memberikan klarifikasi di sejumlah media di Kendari. Ia menyatakan bahwa tindakan ngevape itu dilakukan secara spontan, saat forum sedang break isama (istirahat, salat, dan makan).
“Itu spontan saya lakukan. Saat itu bukan sesi RDP tapi break,” katanya, Selasa (1/7).
Namun, fakta lapangan justru berbeda. Dalam video yang viral, Fadhal santai di tengah rapat yang sedang berlangsung, sembari memainkan ponsel dan mengisap vape. Asap putih tipis tampak dihembuskan beberapa kali, meskipun ia berusaha menahan agar tak mencolok.
Klarifikasinya pun memicu perdebatan, karena fakta lapangan menunjukkan aktivitas vaping dilakukan di sela-sela jalannya diskusi penting. Meski telah meminta maaf, publik menanti sikap tegas dari BK DPRD. Etika legislatif bukan soal aturan teknis semata, melainkan cermin komitmen wakil rakyat dalam menjaga kehormatan ruang publik.
Penulis: Muh. Jodi
Komentar