KENDARI, KISAHAN.ID – Munculnya pemberitaan yang dinilai menyudutkan Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran (SKI), terkait kasus dugaan korupsi di Bagian Umum Setda Kota Kendari tahun anggaran 2020, mendapat respons keras dari Relawan SKI-Sudirman. Mereka menilai, upaya mengaitkan nama SKI dalam perkara tersebut adalah fitnah dan bentuk penggiringan opini yang tendensius.
Ketua Relawan SKI-Sudirman, Asnar, menegaskan bahwa sejak awal kasus ini bergulir, pihaknya sudah menduga akan ada pihak-pihak yang mencoba menyeret nama SKI, yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Wali Kota Kendari.
“Sejak awal kasus ini muncul, saya sudah yakin akan ada yang berusaha menarik-narik nama SKI. Tapi mau ditarik seperti apa pun, tidak akan bisa. Karena sepanjang proses ini berjalan, tidak pernah ada pernyataan resmi dari aparat penegak hukum (APH) yang menyebut nama SKI terlibat,” tegas Asnar kepada awak media, Selasa (1/7/2025).
Terkait adanya isu yang menyebut SKI menerima sejumlah dana, Asnar menjelaskan bahwa publik harus memahami konteksnya terlebih dahulu. Menurutnya, sebagai pejabat negara, SKI berhak menerima fasilitas dan anggaran negara sesuai aturan yang berlaku.
“Kalau ada yang menyebut beliau menerima uang, mari kita pahami dulu, uang apa yang dimaksud? SKI saat itu adalah pejabat negara, menjabat Wakil Wali Kota. Sudah jelas dalam aturan, pejabat negara punya hak atas fasilitas dan anggaran sesuai kedudukannya,” katanya.
Asnar merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam Pasal 8 disebutkan, kepala daerah dan wakilnya berhak atas sejumlah fasilitas negara, termasuk biaya rumah tangga dan operasional lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas.
“Dalam PP itu jelas, ada hak-hak kepala daerah dan wakilnya, termasuk biaya rumah tangga, representasi, dan lainnya. Jadi kalau ada yang bilang menerima uang negara, memang itu haknya,” jelas Asnar.
Lebih lanjut, Asnar juga mengutip pernyataan resmi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kendari yang sebelumnya menyatakan bahwa dalam perkara korupsi Bagian Umum tersebut, fokus penyidikan dan dakwaan hanya pada anggaran makan minum Sekda Kota Kendari, bukan makan minum untuk pimpinan daerah.
“JPU sudah sampaikan secara terbuka di media, bahwa yang diperiksa dan didalami adalah anggaran makan minum Sekda, bukan makan minum Wali Kota maupun Wakil Wali Kota. Jadi, apa yang diterima SKI saat itu adalah hak jabatan, dan bukan bagian dari perkara,” tegasnya.
Asnar juga menambahkan, Relawan SKI-Sudirman meminta masyarakat Kendari untuk tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang berpotensi menyesatkan. Apalagi, kata dia, saat ini Pemerintah Kota Kendari di bawah kepemimpinan SKI-Sudirman tengah serius bekerja memulihkan dan membenahi Kota Kendari.
“Pemimpin kita saat ini sedang fokus bekerja untuk memperbaiki Kota Kendari. Lihat saja dalam 100 hari pertama, banyak program nyata yang sudah berjalan, mulai dari penanganan banjir, perbaikan infrastruktur, hingga peningkatan layanan publik,” katanya.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan tidak ikut larut dalam opini yang belum tentu kebenarannya.
“Mari kita dukung, doakan, agar Wali Kota dan Wakil Wali Kota tetap diberi kekuatan, kesehatan, dan kemudahan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan demi kemajuan Kota Kendari,” tutupnya.
Penulis: Khairul
Komentar