KISAHAN.ID – Kepala Desa (Kades) Langgapulu, Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Ikbal, yang dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Konsel atas dugaan tindak pidana korupsi, diketahui lolos sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konsel.
Ikbal dilaporkan ke Kejari Konsel pada Kamis, 25 September 2025. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa (DD) Langgapulu pada beberapa tahun anggaran, yakni 2020, 2022, 2023, dan 2024. Berdasarkan laporan pengaduan yang diterima kejaksaan, total dugaan kerugian negara dari pengelolaan dana desa tersebut mencapai miliaran rupiah.
Rinciannya, pada tahun anggaran 2020 diduga terjadi penyalahgunaan anggaran sebesar Rp783.574.000 sebagaimana tercantum dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBDesa Langgapulu. Kemudian pada tahun anggaran 2022, dugaan penyimpangan anggaran kembali ditemukan dengan nilai mencapai Rp349.584.440.
Selanjutnya, pada tahun anggaran 2023, dugaan penyalahgunaan dana desa tercatat sebesar Rp927.357.469. Sementara itu, pada tahun anggaran 2024, dugaan kerugian negara kembali muncul dengan nilai mencapai Rp1.081.288.500.
Kantor Kejari Konsel. Dok. Istimewa.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Seksi Intelijen Kejari Konsel, Muhammad Syahid, membenarkan adanya laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa Langgapulu tersebut. Menurutnya, laporan tersebut saat ini masih dalam tahap pendalaman oleh pihak kejaksaan.
“Laporan pengaduan masih berproses. Kami masih menunggu hasil dari Inspektorat dan akan kami konfirmasi kembali, karena laporan pengaduan terkait pengelolaan dana desa yang masuk ke Kejari Konsel cukup banyak,” ujar Muhammad Syahid, Rabu (14/1/2026).
Di tengah proses hukum yang masih berjalan, terungkap bahwa Ikbal tercatat lulus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Kisahan.id telah berupaya mengonfirmasi Ikbal terkait laporan yang ditangani Kejaksaan Negeri Konawe Selatan serta status kelulusannya sebagai PPPK Paruh Waktu. Namun, hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan keterangan.
Sementara itu, istri Ikbal, Suhartina, yang juga menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN 11 Kolono, membenarkan bahwa suaminya dinyatakan lulus sebagai PPPK Paruh Waktu. Namun, ia menyebut keikutsertaan suaminya dalam seleksi tersebut hanya sebatas mencoba
Daftar nama Kades Langgapulu yang juga terdaftar sebagai PPPK Paruh Waktu di Konsel (nomor 443). Dok: Istimewa.
Menurut Suhartina, proses pelantikan dan penyerahan Surat Keputusan (SK) PPPK Paruh Waktu telah dilaksanakan pada 8 Desember 2025. Meski demikian, ia mengklaim bahwa Ikbal tidak mengambil SK dan memilih tetap menjalankan tugas sebagai kepala desa.
“Betul, suami saya ikut tes PPPK Paruh Waktu dan dinyatakan lulus. Tapi dia tidak ambil SK dan tidak ikut pelantikan, hanya coba-coba saja,” kata Suhartina, Minggu (18/1).
Hingga saat ini, nama Ikbal masih tercantum dalam Pengumuman Nomor 800/4938 Tahun 2025 tentang Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu di Lingkup Pemkab Konsel. Menanggapi hal tersebut, Suhartina mengaku tidak mengetahui alasan nama suaminya masih tercatat, karena menurutnya data kelulusan ditentukan oleh sistem pusat.
Terpisah, Kepala BKPSDM Konsel, Pujiono, mengatakan pihaknya masih melakukan pengkajian terkait polemik kelulusan Kades Langgapulu sebagai PPPK Paruh Waktu. Ia menyebutkan bahwa pihaknya masih menunggu penegasan lebih lanjut dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Regulasi yang ada masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Dalam aturan tersebut yang diatur secara tegas adalah PPPK penuh waktu, sementara PPPK paruh waktu muncul belakangan dan belum diatur secara spesifik,” pungkasnya.
Redaksi
Komentar