KENDARI, KISAHAN.ID – Seleksi administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II untuk jabatan tenaga guru, kesehatan, dan teknis telah bergulir di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra). Sejumlah honorer “siluman” lulus pemberkasan, diduga ada keterlibatan orang dalam (Ordal).
Salah satu pendaftar inisial SI (23) mengatakan, Pemprov Sultra telah melaksanakan seleksi administrasi PPPK tahap II. Pendaftaran seleksi itu dimulai bulan November – Desember 2024. Namun, sempat ada perpanjangan hingga Januari 2025, lalu.
“Sekarang ini sudah seleksi tahap II. Administrasi sudah dilakukan,” ujar SI, Selasa (27/5/2025).
Seleksi tahap II ini diatur berdasarkan Pengumuman Nomor: 800.1.25/7088 tentang Seleksi Pengadaan PPPK Tahap II Jabatan Tenaga Guru, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Teknis di Lingkungan Pemprov Sultra Tahun Anggaran 2024.
Dalam pengumuman tersebut, seleksi ini dikhususkan bagi pelamar atau tenaga non-ASN yang aktif bekerja sekurang-kurangnya dua tahun, dan tenaga non-ASN yang telah mengikuti Program Profesi Guru (PPG).
“Tahap II ini, yang prioritas adalah honorer yang sudah dua tahun kerja dan PPG,” tambahnya.
Tetapi, ada kejanggalan yang muncul. Sebab beberapa peserta bisa melengkapi pemberkasan dan melakukan pendaftaran administrasi. Padahal, mereka tidak masuk dalam dua kategori tersebut. Artinya, tidak pernah honor selama dua tahun dan tidak pernah ikut PPG.
“Ini yang kami bingungkan. Ada yang bisa daftar berkas, padahal tidak pernah honor selama dua tahun dan tidak pernah PPG juga. Kenapa bisa?. Ini kan aneh,” sesalnya.
Peserta lain berinisial FL (24). Ia menjelaskan persyaratan untuk peserta seleksi tahap II bagi PPG dan honorer yang sudah dua tahun mengajar.
Katanya, peserta PPG yang ikut seleksi wajib melampirkan beberapa persyaratan seperti surat pernyataan, surat lamaran, ijazah, foto, KTP, transkip nilai, dan sertifikat pendidik.
“Di sini tidak ada masalah sejauh ini, aman-aman saja,” kata FL.
Sedangkan untuk peserta yang pernah honor selama dua tahun, mereka diwajibkan melampirkan surat aktif bekerja dan surat keterangan pengalaman kerja. Dua surat ini diambil dari sekolah masing-masing pelamar.
“Di sini masalah muncul. Kenapa sekolah bisa mengeluarkan rekomendasi itu. Padahal, ada nama-nama yang kami yakini belum pernah honor selama dua tahun. Lobi-lobi ordal dipakai mi ini,” tutur FL.
Lanjut FL, ketika dua surat ini telah terpenuhi, para peserta akan diberikan rekomendasi oleh sekolah yang bersangkutan sehingga terbitlah Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani Sekda Sultra.
Padahal seyogyanya, SPTJM hanya bisa diberikan kepada peserta yang telah bekerja selama dua tahun namun terdapat masalah yang tidak terduga
Misalnya, kesalahan pemuktahiran Dapodik, keterlambatan pemuktahiran Dapodik yang tidak sesuai dengan SK penugasan, perpindahan antar instansi daerah, dan peralihan status menjadi guru.
“Empat kategori itu yang boleh gunakan SPTJM, bukan diberikan kepada honorer yang sama sekali belum honor selama dua tahun,” paparnya.
Peserta lain berinisial OW (23) mengatakan ada banyak nama yang lolos pemberkasan. Diduga menggunakan lobi-lobi ordal sehingga mendapat rekomendasi dari sekolah, terbit SPTJM, dan ikut seleksi administrasi.
“Di sini sudah tidak adil sebenarnya,” ucapnya.
Meskipun demikian, OW menyebut, tes CAT telah mereka ikuti di salah satu hotel yang ada di Kendari, sejak 5-11 Mei 2025. Saat ini, mereka hanya bisa menunggu pengumuman hasil CAT yang rencananya serentak dilakukan pada 16-30 Juni 2025 mendatang.
“Kami tidak takut untuk bersaing. Tapi, kami ingin seleksi ini berjalan sehat, transparan, dan bersih dari lobi-lobi orang dalam. Harapan kami, panitia seleksi PPPK tahap II ini mengecek kembali keabsahan dokumen para peserta tes,” pungkasnya.
Penulis: Muh. Jodi
Komentar