KISAHAN.ID – Ada yang sedang berhadapan dengan status tersangka, ada pula yang sedang dibicarakan untuk masuk kabinet. Namun, bagi mantan Bupati Konawe Utara (Konut) sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB), Ruksamin, dua situasi itu kini berjalan hampir bersamaan.
Ruksamin sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Ditreskrimum Polda Sultra dalam perkara dugaan pencurian dan perusakan alat berat milik pengusaha bernama Jalil.
Penetapan tersebut dilakukan pada 30 Juli 2026 setelah penyidik menyatakan menemukan sedikitnya dua alat bukti. Hingga perkembangan terakhir, Ruksamin belum ditahan.
Menariknya, di tengah status hukum tersebut, nama Ruksamin justru disebut-sebut punya peluang masuk jajaran Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.
Peluang itu disampaikan Pj Ketua Umum PBB, Yuri Kemal Fadlullah, seusai melantik jajaran pengurus DPW dan DPC PBB se-Sultra di Kendari, Minggu (27/9/2026) malam.
Yuri menyebut Ruksamin yang kini menjabat Sekjen PBB telah masuk jajaran pimpinan nasional sehingga dinilai layak untuk mengisi posisi di kabinet maupun sebagai kepala badan atau lembaga.
“Beliau sekarang putra terbaik Sulawesi Tenggara sudah masuk jajaran pimpinan nasional. Seharusnya level beliau itu sudah tidak lagi di provinsi, sehingga level beliau itu sudah di nasional. Jadi mungkin di kabinet, kepala badan atau lembaga,” kata Yuri.
Dengan kata lain, satu nama sedang membawa status tersangka, tetapi di meja politik juga membawa status kandidat potensial. Plot twist-nya cukup lengkap, urusan hukum berjalan, urusan kabinet juga ikut dibicarakan.
Yuri juga mengatakan PBB tetap akan merekomendasikan kader-kader terbaiknya untuk masuk kabinet. Ruksamin disebut sebagai salah satu kader yang diusulkan dari Sulawesi Tenggara.
Meski demikian, status tersangka merupakan bagian dari proses hukum dan tidak sama dengan putusan bersalah. Perkara dugaan pencurian dan perusakan alat berat tersebut masih menjadi proses hukum.
Sementara itu, apakah nama Ruksamin benar-benar berujung pada kursi kabinet, untuk saat ini masih sebatas peluang dan usulan politik, belum menjadi keputusan resmi.
Redaksi
Komentar