KISAHAN.ID – Kuasa hukum La Ode Tariala, Ilyas, SH, MH, menegaskan proses pergantian Ketua DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) tidak boleh mengabaikan hak hukum kliennya. Sebab, keputusan pencabutan keanggotaan dan Pergantian Antarwaktu (PAW) yang diterbitkan DPP Partai NasDem masih dipersoalkan melalui mekanisme internal partai.
Ilyas mengungkapkan, DPP NasDem menerbitkan keputusan pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Nomor 316-Kpts/DPP-NasDem/X/2026 pada 12 Oktober 2026. Selanjutnya, terbit keputusan PAW Nomor 318-Kpts/DPP-NasDem/X/2026 pada 16 Oktober 2026.
Namun, menurutnya, sebelum kedua keputusan tersebut diterbitkan, Tariala tidak pernah menerima panggilan maupun diberikan kesempatan menyampaikan klarifikasi.
“Yang kami persoalkan adalah prosesnya. Jangan sampai proses politik berjalan begitu cepat, sementara hak hukum seseorang justru diabaikan. Klien kami memiliki hak untuk mengetahui alasan pencabutan keanggotaannya, memberikan klarifikasi, dan mengajukan keberatan,” tegas Ilyas, Senin (16/11/2026).
Sebagai langkah hukum, pihaknya telah mengajukan keberatan melalui Mahkamah Partai NasDem pada 30 Oktober 2026. Pemberitahuan sengketa juga telah disampaikan kepada DPRD Sultra, Gubernur Sultra, dan KPU.
Bahkan, konfirmasi kembali disampaikan kepada DPP NasDem pada 9 dan 16 November 2026. Namun, hingga kini pihaknya mengaku belum memperoleh kepastian penyelesaian keberatan tersebut.
Ilyas merujuk Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang mengatur penyelesaian perselisihan internal melalui Mahkamah Partai. Ketentuan tersebut juga mengatur batas waktu penyelesaian paling lambat 60 hari.
Menurutnya, mekanisme itu harus dihormati dan tidak boleh sekadar menjadi formalitas, terlebih keputusan yang dipersoalkan berdampak terhadap keanggotaan partai dan kedudukan Tariala sebagai anggota DPRD.
Ia juga mempertanyakan Surat Keterangan Nomor SKet-48/MP-ND/X/2026 tertanggal 27 Oktober 2026 yang menyatakan tidak terdapat sengketa terkait keputusan Nomor 316 dan 318. Padahal, pihak Tariala menyatakan keberatan baru diajukan pada 30 Oktober 2026.
Karena itu, pihaknya meminta kejelasan mengenai pencatatan, penerimaan, serta status keberatan yang telah disampaikan.
“Kami tidak meminta proses politik dihentikan tanpa dasar. Kami hanya meminta agar hak hukum klien kami tidak diabaikan. Jika ada keberatan, berikan ruang untuk diperiksa dan diputus sesuai mekanisme,” ujarnya.
Ilyas menegaskan, pihaknya tidak bermaksud menghambat pergantian kepemimpinan DPRD Sultra. Namun, seluruh pihak diminta mencermati proses hukum yang sedang ditempuh sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
“Jangan karena kepentingan politik, kemudian hak hukum seseorang dikorbankan. Jabatan bisa menjadi bagian dari proses politik, tetapi hak hukum seseorang tidak boleh hilang hanya karena proses politik sedang berlangsung,” pungkasnya.
Redaksi








Komentar