KISAHAN.ID – Dugaan keterlibatan mantan Kapolda Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (Purn) YSI, dalam praktik pembekingan pemalsuan izin usaha pertambangan (IUP) kembali mencuat. YSI diduga berperan dalam melindungi IUP bermasalah milik PT Citra Silika Malawa (CSM) sekaligus mendorong kriminalisasi terhadap pimpinan PT Golden Anugerah Nusantara (GAN) yang membongkar dugaan pemalsuan tersebut.
Kasus ini bermula pada 2020 saat PT GAN melaporkan dugaan pemalsuan IUP PT CSM ke Polda Sultra. Laporan itu diajukan setelah PT CSM diduga menyerobot wilayah tambang milik PT GAN seluas 341 hektare di Desa Sulaho, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara. Padahal, berdasarkan dokumen resmi, IUP operasi produksi PT CSM hanya seluas 20 hektare.
Keanehan mencuat ketika tiba-tiba muncul IUP PT CSM seluas 475 hektare dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM. IUP tersebut tercatat menggunakan kode eksplorasi, namun diklaim telah meningkat status menjadi operasi produksi. Fakta ini memicu dugaan kuat adanya manipulasi dan pemalsuan dokumen perizinan.
“IUP 475 hektare itu kami duga palsu. Kode eksplorasinya masih melekat dan tidak pernah dihapus. Ini pelanggaran serius. Karena itu kami melaporkan Direktur PT CSM, Samsul Alam Paddo,” ujar Kuasa Hukum PT GAN, Kadir Ndoasa, Selasa (27/1/2026).
Namun laporan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kadir mengungkapkan, mantan Kapolda Sultra diduga menghubungi langsung Direktur PT GAN dan meminta laporan dicabut. Jika tidak, PT GAN disebut akan diproses hukum. Janji penyelesaian secara adil yang disampaikan kala itu disebut hanya kedok untuk menghentikan laporan.
“Klien kami ditekan. Dijanjikan solusi, tapi nyatanya laporan kami dihentikan secara sepihak dengan alasan pernah dicabut dan didamaikan. Itu tidak pernah terjadi,” tegas Kadir.
Situasi justru berbalik. Direktur PT GAN dilaporkan balik dan ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan laporan palsu. Kuasa hukum menilai proses tersebut sarat kejanggalan, penuh rekayasa, dan mengarah pada kriminalisasi pelapor.
“Kami mempertanyakan dasar hukumnya. Penyidik bahkan tidak pernah meminta PT CSM menunjukkan IUP asli 475 hektare itu. Ini cacat prosedur dan melanggar prinsip penegakan hukum,” kata Kadir.
Atas dugaan penyimpangan serius tersebut, PT GAN telah mengadukan kasus ini ke Kapolri, Presiden Prabowo Subianto, serta Komisi III DPR RI. Mereka juga mendesak gelar perkara khusus di Bareskrim Polri dengan menghadirkan saksi-saksi kunci.
“Rusda Mahmud sebagai pihak yang menerbitkan IUP mengetahui persis luas izin yang sebenarnya. Nur Rahman Umar juga sudah mengklarifikasi bahwa IUP PT CSM hanya 20 hektare, bukan 475 hektare. Fakta ini tidak boleh diabaikan,” tandasnya.
Sementara itu, mantan Kapolda Sultra Komjen Pol (Purn) YSI hingga berita ini diturunkan belum memberikan keterangan resmi meski telah dikonfirmasi Kisahan.id.
Redaksi
Komentar