JAKARTA, KISAHAN.ID – Aliansi Pemerhati Karyawan Tambang (APKT) mendesak Presiden RI Prabowo Subianto segera mencopot Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Desakan ini muncul setelah Kementerian ESDM menghentikan sementara ratusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di berbagai daerah.
APKT menilai kebijakan tersebut berdampak langsung pada puluhan ribu pekerja tambang. Banyak buruh kini terancam kehilangan pekerjaan dan penghasilan karena perusahaan tempat mereka bekerja ikut terdampak penghentian IUP.
Koordinator APKT, Ripaldi Rusdi, menyebut keputusan Bahlil gegabah dan tidak berpihak pada rakyat kecil. Ia menilai penghentian IUP dilakukan tanpa mempertimbangkan nasib para pekerja tambang yang menggantungkan hidup di sektor tersebut.
“Puluhan ribu pekerja bisa saja kehilangan pekerjaan akibat keputusan sepihak ini. Kebijakan seperti ini jelas tidak adil dan merugikan masyarakat kecil,” kata Ripaldi, Minggu (21/9/2025).
APKT juga menyoroti lambannya proses penetapan jaminan reklamasi dan pascatambang di Ditjen Minerba. Menurut mereka, seringnya pergantian pejabat eselon, bahkan ada yang terseret kasus korupsi, memperparah carut-marut tata kelola pertambangan nasional.
“Dengan alasan itu, kami minta Presiden segera copot Bahlil dari jabatan Menteri ESDM. Jangan biarkan rakyat pekerja jadi korban kebijakan yang tidak bijak,” tegasnya.
APKT memastikan akan terus mengawal persoalan ini. Mereka juga siap menempuh jalur konstitusional agar aspirasi para pekerja tambang didengar pemerintah pusat.
Penulis: Husni Mubarak
Komentar