Hukrim Headline

Cegah PMI Ilegal, BP3MI Sultra Sosialisasikan Program Desa Migran Emas di Konawe

Kepala BP3MI Sultra, La Ode Askar. Dok. Istimewa.

KONAWE, KISAHAN.ID – Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Tenggara (Sultra) menghadirkan terobosan inovatif melalui Program Desa Migran Emas. Program ini menjadi langkah strategis untuk mencegah pengiriman PMI nonprosedural atau ilegal sejak dari kampung halaman.

Program perdana ini akan dijalankan di dua desa di Kabupaten Konawe sebagai wilayah percontohan. Kepala BP3MI Sultra, La Ode Askar, menegaskan bahwa peran desa sangat vital dalam pelindungan warganya yang bercita-cita bekerja di luar negeri.

“Kalau desa memiliki data yang jelas soal warganya yang sudah atau akan menjadi PMI, maka antisipasi dini bisa dilakukan agar mereka tidak jadi korban perdagangan orang,” ujar La Ode Askar saat sosialisasi bersama para camat, kepala desa, dan lurah se-Kabupaten Konawe, Rabu (16/7/2025).

Program Desa Migran Emas dirancang membangun sistem pelindungan berbasis desa yang melibatkan pendataan aktif dan koordinasi intensif antara pemerintah desa dan BP3MI. Dalam kesempatan itu, BP3MI juga mengenalkan lima jalur resmi penempatan ke luar negeri, seperti Government to Government (G to G), Private to Private (P to P), hingga jalur mandiri.

Negara tujuan yang tersedia meliputi Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Jerman, hingga Kanada. Sementara itu, sektor kerja yang ditawarkan sangat beragam, mulai dari manufaktur, perawat, hingga perikanan.

La Ode Askar yang juga pernah bertugas di BP3MI NTT turut mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah tergiur tawaran calo atau jalur cepat yang tidak resmi.

“Negara hadir memberikan pelindungan penuh bagi PMI yang berangkat secara prosedural. Jangan ambil risiko dengan jalur ilegal. Kerugian tidak hanya menimpa diri sendiri, tapi juga keluarga di rumah,” tegasnya.

Melalui program ini, BP3MI Sultra berharap desa-desa di Sultra mampu menjadi garda terdepan dalam mencegah PMI ilegal serta meningkatkan literasi masyarakat terhadap bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Penulis: Husni Mubarak

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *