KENDARI, KISAHAN.ID – Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kendari, Senin (14/7/2025), menjadi saksi dari kisah kelam birokrasi yang tercoreng oleh dugaan praktik penyalahgunaan kekuasaan dan tata kelola anggaran yang tak sehat. Di balik sorotan kasus korupsi yang menyeret nama mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Nahwa Umar, serta dua bawahannya, Ningsih dan Muchlis, terungkap potret buram relasi kekuasaan yang memunculkan luka psikis dalam lingkup pemerintahan.
Sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi menghadirkan para terdakwa sebagai saksi satu sama lain. Sorotan publik bukan hanya tertuju pada dakwaan hukum, tetapi juga pada dinamika emosional yang terbangun dalam ruang sidang.
Adalah Ningsih, mantan Bendahara Pengeluaran Setda Kota Kendari tahun anggaran 2020, yang tampil sebagai saksi dengan air mata yang tak terbendung. Di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Arya Putra Negara Kutawaringin, ia mengungkap tekanan psikologis yang selama ini dirasakannya.
“Terlalu banyak tekanan. Saya sempat mau mengundurkan diri, tapi tidak diizinkan,” tutur Ningsih dengan suara bergetar.
Ia mengaku, berulang kali diminta Nahwa Umar untuk menyerahkan uang tunai dengan nominal yang berfariasi, berkisar antara Rp5 juta hingga Rp6 juta. Penyerahan dilakukan tidak hanya di kantor, tetapi juga di kediaman pribadi Nahwa Umar hingga salah satu hotel di Kota Kendari.
“Permintaan uang sering kali disampaikan secara halus, dalam bahasa daerah. Kadang saya mencoba menolak, tapi lalu diberi nasihat, ‘Bu Ning, kita harus jaga hubungan baik dengan orang.’ Kalimat itu membuat saya tidak berdaya,” ungkapnya lirih.
Kesaksian Ningsih diperkuat oleh Muchlis, pembantu bendahara, yang juga menjadi terdakwa. Ia membenarkan bahwa Ningsih sering berbagi cerita tentang tekanan dan kegelisahannya. Hal ini memberi dimensi baru dalam perkara yang tengah ditangani, bahwa persoalan korupsi tidak selalu berbentuk transaksi dingin, tetapi kadang bermula dari relasi kuasa yang menekan bawahannya untuk patuh tanpa ruang suara.
Sidang sempat memanas ketika Nahwa Umar menanggapi kesaksian Ningsih. Ia menyebut, berdasarkan informasi dari Klinik Lapas, Ningsih mengalami gangguan kejiwaan.
“Dia (Ningsih) gangguan jiwa itu,” kata Nahwa membantan kesaksian Ningsih.
Pernyataan itu memantik reaksi emosional dari Ningsih dan membuat suasana ruang sidang ricuh. Hakim pun segera mengetuk palu, menenangkan suasana, dan mengingatkan pentingnya menjaga etika persidangan.
Peristiwa ini menjadi gambaran nyata bahwa tata kelola pemerintahan membutuhkan perombakan mendasar, tidak hanya pada sistem keuangan, tetapi juga budaya kerja yang berkeadilan dan sehat secara psikologis. Ketika tekanan struktural dijadikan instrumen untuk menjustifikasi perintah yang melanggar norma, maka akan selalu ada korban dari sisi paling bawah yang secara jabatan kecil, tetapi memikul beban paling berat.
Sebagai bagian dari proses reformasi birokrasi, momentum ini seharusnya tidak disia-siakan. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan internal, perlindungan terhadap pelaksana teknis yang rentan terhadap tekanan, serta menciptakan ruang aduan yang bebas dari intervensi kekuasaan.
Proses hukum yang sedang berjalan bukan hanya jalan menuju keadilan, tetapi juga harapan untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Dalam birokrasi, manusia tetaplah manusia, bukan sekadar mesin pengelola anggaran.
Penulis: H.O.M
Komentar