KONKEP, KISAHAN.ID – Dana hibah sebesar Rp1 miliar yang digelontorkan untuk kegiatan kepramukaan di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) kini tengah disorot tajam. Lembaga Investigasi dan Informasi Korupsi Republik Indonesia (LIDIK Krimsus RI) resmi melaporkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan setengah dari total anggaran tersebut, yang dinilai tidak sesuai prinsip kewajaran dan berpotensi merugikan keuangan negara.
Laporan yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Konawe pada Kamis (10/7/2025) itu, menguraikan dugaan mark up senilai Rp500 juta dalam pelaksanaan enam kegiatan kepramukaan oleh Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Konkep pada tahun anggaran 2023. Dana hibah tersebut bersumber dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Konkep.
Enam kegiatan yang dimaksud beserta nilai anggaran Rp500 juta sebagai berikut:
1. Apel Besar Pramuka Rp80 juta
2. Jambore Daerah Rp100 juta
3. Jambore Nasional Rp100 juta
4. Kemah Eksekutif Rp80 juta
5. Pelatihan Organisasi Kepramukaan Rp70 juta
6. Pelatihan Pembinaan Pramuka Rp70 juta
Sementara itu, sisa Rp500 juta dari total hibah Rp1 miliar digunakan untuk kegiatan lain yang belum dilaporkan secara rinci. Namun fokus laporan LIDIK Krimsus saat ini adalah pada enam kegiatan tersebut yang dinilai tidak dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan profesional.
Dokumen laporan itu juga mengacu pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2023. Dalam LHP Nomor: 20.A/LHP/XIX.KDR/05/2024 tertanggal 16 Mei 2024, disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan hibah kepramukaan tidak sesuai dengan prinsip efektivitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
“Berdasarkan hasil audit dan pemantauan di lapangan, kami menduga kegiatan-kegiatan ini hanya formalitas. Tidak ada bukti pelaksanaan yang jelas dan dokumentasi yang meyakinkan,” tulis LIDIK Krimsus RI dalam surat laporannya.
LIDIK Krimsus RI juga menekankan bahwa lemahnya pengawasan internal dari pejabat pengguna anggaran (PA) maupun PPTK telah membuka ruang penyalahgunaan anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembinaan karakter generasi muda.
Olehnya itu, LIDIK Krimsus RI berharap Kejaksaan Negeri Konawe dapat segera menindaklanjuti laporan ini, memanggil pihak terkait, dan melakukan audit menyeluruh atas penggunaan dana hibah sebesar Rp1 miliar tersebut.
“Kami hanya ingin transparansi. Anggaran sebesar itu harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh peserta kegiatan, bukan hanya habis di atas kertas,” tulis mereka dalam pernyataan lanjutan.
Sampai berita ini dirilis, belum ada klarifikasi resmi dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konkep, maupun dari pihak Kwarcab Pramuka setempat. Kejaksaan pun belum memberikan keterangan soal tindak lanjut atas laporan tersebut.
Namun satu hal kini mulai mencuat, dari dana sebesar Rp1 miliar yang seharusnya jadi wadah pendidikan generasi muda, justru muncul indikasi kuat bahwa sebagian besar anggarannya tak pernah benar-benar sampai ke tempat yang semestinya.
Redaksi
Komentar