KENDARI, KISAHAN.ID – Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi anggaran persediaan makan dan minum di Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kendari tahun 2020 kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kendari, Kamis (10/7/2025). Agenda kali ini adalah pemeriksaan saksi dan ahli, yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Kendari.
Dua orang saksi dari Bank Sultra, Gustian Hidayatullah dan Zulkifli Ghazali, serta seorang ahli dari BPKP Sultra, Priyan M.K, duduk di kursi saksi sejak sidang dibuka pukul 09.50 Wita. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Arya Putra Negara Kutawaringin.
Di hadapan majelis hakim dan JPU, saksi Zulkifli Ghazali menjelaskan proses pembuatan akun pencairan anggaran milik eks Sekda Kota Kendari, Nahwa Umar, yang kini menjadi terdakwa. Ia menyebutkan, akun tersebut dibuat berdasarkan permintaan resmi dan spesimen tanda tangan yang dikirimkan ke pihak Bank Sultra.
“Saya yang membuatkan akun atas nama PA, Nahwa Umar. Itu berdasarkan surat permintaan dan spesimennya,” ujar Zulkifli.
Zulkifli juga menambahkan, akun untuk bendahara pengeluaran saat itu, Ariyuli Ningsih Lindoeno, juga dibuat oleh pihaknya. Namun karena kondisi pandemi COVID-19, akun tersebut diserahkan ke Sekretariat tanpa tatap muka langsung.
Yang menarik, menurut kesaksian Zulkifli, seluruh proses pencairan dana di tahun 2020 hanya bisa dilakukan oleh dua pihak yang memiliki akun resmi, pengguna anggaran (PA) dan bendahara pengeluaran.
“Approve hanya bisa dilakukan oleh user, dalam hal ini juru kunci (otak) adalah PA (Nahwa Umar) dan bendahara (Ariyuli Ningsih Lindoeno),” tegasnya.
Kasus ini menyeret tiga orang terdakwa, mantan Sekda Nahwa Umar, eks bendahara Ariyuli Ningsih Lindoeno, dan stafnya Muchlis. Ketiganya didakwa merugikan negara sekitar Rp444 juta untuk lima kegiatan di lingkungan Setda Kota Kendari.
Penulis: Khairul
Komentar