KENDARI, KISAHAN.ID – Puluhan karyawan RS Santa Anna Kendari di bawah naungan PT Citra Ratna Nirmala (CRN) mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) massal usai mengikuti proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Dari 47 karyawan yang terlibat, lima orang di antaranya menolak PHK dan memilih menempuh jalur hukum.
Kasus ini bermula pada September 2024, saat hasil seleksi administrasi CPNS Pemprov Sultra diumumkan. Dari data internal, terdapat 47 nama karyawan RS Santa Anna yang dinyatakan lulus administrasi. Mereka terdiri dari 21 pegawai tetap dan 26 karyawan berstatus PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu).
“Kami dipanggil pihak direksi melalui undangan WhatsApp untuk rapat pada 26 September 2024. Di situ kami baru tahu kalau nama kami terdeteksi sebagai peserta CPNS dan dianggap melanggar aturan rumah sakit,” ujar Lusiana Margareta, salah satu karyawan yang di-PHK, kepada wartawan Kisahan.id, Senin (30/6/2025).
Dalam rapat tersebut, kata Lusiana, manajemen melalui Wakil Direktur SDM, Risnawati, langsung membacakan sanksi berupa potongan tunjangan Service Excellence sebesar Rp300 ribu per bulan selama enam bulan, terhitung sejak September 2024 hingga Februari 2025.
“Selain itu, kami juga dikenakan SP II secara lisan, tanpa ada surat tertulis,” jelasnya.
Pengacara karyawan yang di PHK di RS Santa Anna Kendari. Dok. Kisahan.id
Meski demikian, manajemen tetap mengizinkan seluruh karyawan yang sudah terlanjur ikut seleksi CPNS untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.
“Kami semua diminta menandatangani surat persetujuan atas sanksi itu. Karena ingin tetap ikut tes CPNS, akhirnya kami tandatangani,” imbuh Lusiana.
Belum genap dua bulan, tepatnya 21 November 2024, manajemen kembali memanggil seluruh 47 karyawan. Kali ini, mereka diberi kabar mengejutkan. Direktur PT CRN, Yori Lapu, menyampaikan bahwa mereka dikenakan SP III karena dianggap tetap melanggar aturan perusahaan dengan mengikuti tes CPNS.
Lebih mengejutkan lagi, kata Lusiana, dalam pertemuan itu mereka langsung di-PHK dan diminta menulis surat pengunduran diri. Formulir surat pengunduran diri bahkan sudah disiapkan dan ditampilkan melalui LCD untuk disalin. Namun, para karyawan menolak.
“Kami sadar, kalau kami mengundurkan diri, kami kehilangan hak atas pesangon,” tegasnya.
Penolakan tersebut tidak membuat manajemen mundur. Lusiana menyebut, pihak RS memanggil satu per satu karyawan ke ruangan direksi. Mereka tetap diminta menulis surat pengunduran diri, bahkan ditawari bisa bekerja kembali dengan gaji orientasi Rp1,5 juta untuk lulusan S1 dan Rp1,4 juta untuk D3. Namun, syaratnya tetap harus mengundurkan diri terlebih dahulu.
Pihak RS Santa Anna Kendari. Dok. Kisahan.id
Bagi karyawan berstatus PKWT, lanjut Lusiana, kontrak kerja mereka tidak diperpanjang setelah masa kontrak berakhir.
Puncaknya terjadi 22 Februari 2025. Sebanyak 21 pegawai tetap dikumpulkan dan diberikan SK PHK.
“Tanpa ada surat pemberitahuan PHK sebelumnya, tiba-tiba kami dikumpulkan dan diberikan SK PHK beserta besaran pesangon. Anehnya, dalam SK itu tidak ada bunyi pasal pelanggaran. Kami juga langsung disodori Surat Perjanjian Bersama yang isinya sangat memberatkan,” beber Lusiana.
Menurutnya, perhitungan pesangon pun janggal. Masa kerja hanya dihitung sejak mereka diangkat sebagai pegawai tetap, bukan sejak awal bekerja. Besaran pesangon hanya setengah dari upah pokok dikalikan masa kerja sebagai pegawai tetap.
Setelah menolak, SK PHK itu sempat ditarik. Namun, pada 26–27 Februari 2025, SK baru kembali dibagikan. Kali ini, isi SK menyebut PHK atas kemauan sendiri. Namun, besaran pesangon tetap sama.
Dari 21 pegawai tetap, 16 orang memilih menerima PHK, sementara lima lainnya menolak dan hingga kini masih memperjuangkan haknya. Sementara 27 pegawai PKWT ada yang diberhentikan tanpa SK dan tanpa kejelasan hak.
Pihak DPRD Kota Kendari saat menggelar RDP. Dok. Kisahan.id
Demi mendapatkan keadilan, mereka mengadu ke LBH Kendari untuk konsultasi jalur hukum.
“Hingga kini, pengurusan hak-hak ketenagakerjaan kami, termasuk klaim JKP dan DPKWI, masih ditahan,” kata Lusiana.
Pada Senin (30/6/2025), lima karyawan yang menolak PHK itu dipertemukan dengan direksi RS Santa Anna dan PT CRN dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Kantor DPRD Kota Kendari. Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kendari, Zulham Damu.
Kuasa hukum RS Santa Anna, Syahrir Cakari, mengatakan PHK tersebut sudah sesuai aturan perusahaan.
“Dalam aturan perusahaan kami, karyawan dibolehkan ikut tes CPNS. Tapi harus menyampaikan paling lambat 30 hari sebelum tes, supaya kami bisa mencari pengganti. Mereka ini diam-diam, makanya melanggar,” ujar Syahrir.
Menanggapi itu, Direktur LBH Kendari, Sadham Husein, menyebut aturan yang digunakan pihak RS Santa Anna dan PT CRN baru berlaku setelah karyawan mengikuti tes CPNS.
“Saat klien kami ikut tes, aturan itu belum ada. Baru setelah tes, aturan itu diberlakukan. Dalam ilmu hukum, ini tidak boleh,” tegas Sadham.
Karena tak ada titik temu, Zulham merekomendasikan kasus ini dilanjutkan ke PHI (Perselisihan Hubungan Industrial).
“Kalau tidak mau diselesaikan di sini, kita rekomendasikan ke PHI. Tapi ingat, kalau RS Santa Anna diputuskan bersalah, DPRD akan periksa rumah sakit ini,” pungkas Zulham.
Penulis: Khairul
Komentar