KENDARI, KISAHAN.ID – Mantan Kepala Cabang PT Tanto Intim Line Kendari, Ramadhan Akbar (37), melaporkan Human Resources Development (HRD) PT Tanto Intim Line Cabang Kendari, Sugeng Heri Sutanto, ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sultra atas dugaan penggelapan dokumen pribadi, Rabu (25/6/2025).
Dalam pelaporannya, Ramadhan Akbar didampingi oleh tim hukum dari Kantor Hukum Firman dan Rekan, yang beralamat di Kelurahan Anawai, Kecamatan Wuawua, Kota Kendari.
Kuasa hukum korban, Yusran Yastono Yasin Idrus, mengungkapkan bahwa peristiwa ini bermula saat kliennya masih bekerja di PT Tanto Intim Line sejak 1 September 2020 hingga 31 Mei 2025, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Cabang.
Menurut Yusran, pada 9 hingga 13 September 2024, Ramadhan Akbar mengikuti Pelatihan Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan yang berlangsung di Surabaya. Selain itu, korban juga mengikuti ujian sertifikasi Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya sesuai IMO Model Training Course 1.10.
“Klien kami dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan dua dokumen penting, yaitu Surat Tanda Tamat Pelatihan dan Sertifikat Pelatihan yang diterbitkan oleh KHS Education Center,” jelas Yusran, Kamis (26/6).
Namun, lanjut Yusran, kedua dokumen tersebut tidak pernah diserahkan secara fisik kepada kliennya. Dokumen hanya diterima dalam bentuk file PDF yang dikirim oleh anggota HRD PT Tanto Intim Line Kendari, Pransisca Hartanto, melalui pesan WhatsApp.
“Fisik dokumen itu sampai hari ini belum pernah dipegang langsung oleh klien kami. Yang diterima hanya versi digital dalam bentuk PDF,” ungkapnya.
Masalah semakin memburuk ketika pada 28 Mei 2025, Ramadhan Akbar secara tiba-tiba menerima surat pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dikirim langsung oleh HRD, Sugeng Heri Sutanto, melalui WhatsApp.
Pasca di-PHK, pada 14 Juni 2025, korban mengajukan permintaan secara resmi kepada Kepala Cabang PT Tanto Intim Line Kendari yang baru, Teguh Prasetiyo, serta kepada anggota HRD, Pransisca Hartanto, untuk mengembalikan seluruh dokumen pribadinya, termasuk dua sertifikat pelatihan tersebut.
“Klien kami sudah beberapa kali meminta dokumen itu secara baik-baik, namun hingga kini tidak pernah diberikan. Pihak perusahaan hanya memberikan janji-janji tanpa kepastian,” sesal Yusran.
Merasa dipermainkan dan tidak mendapatkan itikad baik dari pihak perusahaan, akhirnya Ramadhan Akbar memutuskan untuk melaporkan kasus ini ke Polda Sultra.
“Kami sudah resmi melaporkan kasus dugaan tindak pidana penggelapan dokumen pribadi, termasuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM), karena dokumen tersebut adalah hak klien kami,” tegas Yusran.
Yusran berharap, penyidik Ditreskrimum Polda Sultra bisa menangani laporan ini secara profesional. Apalagi, menurutnya, tindakan menahan dokumen pribadi pekerja bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan/atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja/Buruh oleh Pemberi Kerja.
Penulis: Muh. Jody
Komentar