KOLUT, KISAHAN.ID – Penyelidikan dalam kasus korupsi tambang nikel di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) terus berlanjut di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra). Dalam kasus ini, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya menyeret nama Haliem Hoentoro.
Mantan Kasi Penkum Kejati Sultra, Dody, pernah menyebut bahwa, sejumlah pihak yang menjadi bidikan penyidik dalam pusaran kasus korupsi ini ada di empat perusahaan tambang, yakni PT Alam Mitra Indah Nugrah (AMIN), PT Bangun Praja Bersama (BPB), PT Kurnia Mining Resource (KMR), dan PT Pandu Citra Mulia (PCM).
Belakangan, gelombang demonstrasi kerap terjadi di Kantor Kejati Sultra. Sejumlah pendemo mendesak agar kasus korupsi yang menyeret nama Haliem Hoentoro dilakukan pengembangan ke PT Putra Dermawan Pratama (PDP) sebab perusahaan itu disinyalir memiliki hubungan dengan Haliem Hoentoro.
Hanya saja, Dody yang saat itu masih menjadi Kasi Penkum Kejati Sultra, belum bisa memberikan kepastian terkait pengembangan ke PT PDP. Sebab, penyidik masih fokus pada para tersangka yang saat ini sudah menjalani penahanan.
“Dalam press rilis, PT PDP tidak disebut. Hanya Komisaris PT PCM dan KMR (Haliem Hoentoro). Untuk PT PDP ini hanya disebut oleh pendemo agar dugaan korupsi dilakukan pengembangan ke sana (PT PDP),” tuturnya, Senin (19/5/2025), lalu.
Terkait hubungan Haliem Hoentoro dan PT PDP, Haliem ternyata direktur perusahaan itu. Bahkan, informasi yang dihimpun Kisahan.id, Haliem Hoentoro pernah berjaya di Mahkamah Agung (MA) setelah memenangkan Peninjauan Kembali (PK) 2 pada 20 April 2022 lalu. Saat itu, Haliem Hantoro didampingi oleh salah seorang pengacara ternama di Sultra.
Sebelum memenangkan PK2 tersebut, IUP PT PDP pernah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolut Nomor: 540/196 Tahun 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Putra Dermawan Pratama pada tanggal 12 Juni 2014.
Selanjutnya, pihak PT PDP mencari keadilan melalui upaya hukum. Mulai dari gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari. Kemudian, lanjut di tingkat banding di PTUN Makassar, tingkat Kasasi, dan PK di MA.
Saat it, perjuangan Haliem Hoentoro membuahkan hasil. Sebab, MA mengeluarkan putusan Peninjauan Kembali Kedua Nomor: 58/PK/TUN/2022 tanggal 20 April 2022 yang merupakan upaya hukum terakhir dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan adanya putusan PK 2 tersebut, IUP PT PDP yang terletak di Kolut ini, final dikuasai Haliem Hoentoro.
Fakta mengejutkan diungkap oleh Kejati Sultra. Haliem Hoentoro terlibat pusaran kasus Tindak Pidana Korupsi dan telah dijebloskan dalam penjara, beberapa waktu lalu.
Saat ini, Kejati Sultra terus mendalami kasus korupsi yang merugikan keuangan negara dengan jumlah fantastik itu.
Penulis: Herlis Ode Mainuru
Komentar