KONUT, KISAHAN.ID – Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut) terus berupaya mencarikan solusi terbaik agar pengendara yang melintasi lokasi banjir di Desa Samandete, Kecamatan Oheo, Konut diberikan kemudahan dan tidak kesulitan.
Sala satu cara yang dilakukan Pemkab Konut, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Konut adalah menyiapkan pincara gratis bagi masyarakat dan pengendara yang akan melintas. Hanya saja, operasional pincara gratis itu ternyata menjadi polemik bagi sebagian warga di sana.
Kepala BPBD Konut, Muh. Aidin, mengatakan banjir yang terjadi di lokasi itu menjadi musibah bagi masyarakat. Tetapi, ada sebagian masyarakat yang meraup keuntungan di balik peristiwa tersebut. Mereka adalah masyarakat yang menyediakan jasa penyeberangan pincara.
Kata Aidin, pincara gratis yang disiapkan oleh pemerintah setempat pernah mendapat penolakan dari sekelompok warga tertentu. Alasannya, kehadiran pincara gratis milik pemerintah justru menghalangi sumber rejeki para penyedia jasa pincara.
“Ceritanya ada penolakan dari masyarakat, sebelumnya. Masyarakat itu merasa aktifitasnya terganggu karena selama ini mereka menganggap ini ajang tahunan. Setiap datang banjir, mereka meraup keuntungan dari kegiatan penyeberangan itu,” ujar Aidin, Kamis (3/4/2025).
Agar aktifitas tetap berjalan meskipun mendapat penolakan warga, lanjut Aidin, Pemkab Konut tetap mengoperasikan pincara gratis tersebut. Tetapi, pincara milik para penyedia jasa, tetap beroperasi juga dengan tarif yang bervariasi.
“Kami di pemda tidak mau tau, minimal kita mencarikan solusi, utamanya yang berdampak pada inflasi dan kenaikan harga,” bebernya.
Aidin menerangkan, pincara gratis milik Pemkab Konut diperuntukan bagi kendaraan dinas, mobil ambulance, kendaraan pemasok logistik, dan sebagian bagi masyarakat yang ingin menyeberang juga. Semuanya diklaim beroperasi 24 jam jika banjir belum surut.
Selain menyediakan pincara gratis sebagai sala satu solusi, lebih lanjut Kepala BPBD Konut, pihaknya sedang menunggu hasil koordinasi dengan Balai Jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sebab, solusi utama kawasan tersebut adalah mendirikan jembatan dan menjadi kewenangan instansi itu.
“Pak Bupati dan Wakil Bupati Konut sering ke lokasi ini memantau langsung. Sebenarnya kami bisa buat jembatan di sini, tapi ini ranahnya Balai Jalan. Sering koordinasi, sering ditinjau, tapi sampai saat ini belum ada kejelasan juga. Akhirnya, kami di sini yang terus-terus disoroti, padahal ini ranahnya mereka,” sesalnya.
Untuk itu, Aidin berharap agar Balai Jalan Kementerian PUPR segera memberikan kejelasan dan bergandengan dengan Pemkab Konut guna mencarikan solusi terbaik mengatasi masalah banjir di desa tersebut.
Redaksi
Komentar