Advetorial Pemkot Kendari

Call Center 112: Layanan Darurat yang Terus Dipercaya Warga Kendari, Respons Cepat Diperkuat

Data layanan Call Center 112 periode 1 - 31 Juli 2026. Dok: Istimewa.

KISAHAN.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari terus memperkuat kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi Call Center 112 sebagai layanan pengaduan terpadu yang siaga selama 24 jam. Sepanjang periode 1–31 Juli 2026, layanan ini mencatat tingginya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan penanganan cepat dari pemerintah.

Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Kendari, sebanyak 2.321 panggilan masuk ke Call Center 112 selama Juli 2026. Dari jumlah tersebut, 1.623 panggilan dinyatakan valid, sementara 698 panggilan lainnya tergolong tidak valid, seperti panggilan kosong maupun lelucon.

Dari seluruh laporan yang diterima, operator Call Center 112 menerbitkan 146 tiket pengaduan yang memerlukan tindak lanjut oleh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis. Hingga akhir periode evaluasi, 95 laporan berhasil diselesaikan, sedangkan 51 laporan lainnya masih dalam proses penanganan sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Kepala Dinas Kominfo Kota Kendari, Sahuriyanto Meronda, menjelaskan bahwa Call Center 112 merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pelayanan publik yang cepat, terintegrasi, dan responsif.

Menurutnya, layanan ini tidak sekadar menerima keluhan masyarakat, tetapi juga menjadi penghubung antara warga dengan instansi teknis yang memiliki kewenangan menyelesaikan setiap persoalan.

“Harapan kami ke depan seluruh OPD teknis yang tergabung dalam tim reaksi cepat dapat semakin sigap dan selalu siap memberikan penanganan terhadap setiap laporan masyarakat,” ujar Sahuriyanto, Selasa (4/8/2026).

Ia menambahkan, laporan yang diterima melalui Call Center 112 sangat beragam, mulai dari kondisi darurat kesehatan, kebakaran, gangguan ketertiban umum, pohon tumbang, gangguan jaringan listrik, hingga kerusakan infrastruktur dan fasilitas publik. Keragaman laporan tersebut menunjukkan bahwa layanan ini telah menjadi kanal utama masyarakat untuk memperoleh bantuan dan respons cepat dari pemerintah.

Dalam evaluasi bulan Juli, Dinas Perhubungan menjadi OPD dengan jumlah laporan terbanyak, yakni 36 aduan, yang didominasi persoalan lampu penerangan jalan umum (LPJU), lampu lalu lintas, serta parkir liar.

Selanjutnya, Satpol PP menangani 24 laporan terkait ketertiban umum, sementara PLN menerima 22 laporan mengenai gangguan jaringan listrik. Adapun Dinas Pemadam Kebakaran menangani 11 laporan yang berkaitan dengan kebakaran maupun evakuasi hewan.

Di sisi lain, sejumlah instansi menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan menyelesaikan seluruh laporan yang diterima atau mencapai tingkat penyelesaian 100 persen. Instansi tersebut meliputi BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan, Polres Kendari, PLN, Kecamatan Mandonga, Kecamatan Kendari Barat, dan Dinas Pertanian.

Meski demikian, Pemkot Kendari terus melakukan evaluasi terhadap 51 laporan yang masih dalam proses penyelesaian. Evaluasi tersebut difokuskan pada identifikasi berbagai kendala di lapangan, mulai dari keterbatasan personel, peralatan, hingga kebutuhan koordinasi lintas OPD agar penanganan setiap laporan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

Sahuriyanto menegaskan bahwa operator Call Center 112 tetap bersiaga selama 24 jam setiap hari untuk menerima, memverifikasi, dan meneruskan setiap laporan kepada instansi yang berwenang. Sistem pelayanan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan publik yang mudah diakses dan memberikan kepastian tindak lanjut kepada masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menegaskan komitmen Pemkot Kendari untuk terus memperkuat sistem layanan pengaduan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi antarlembaga, serta optimalisasi respons cepat di lapangan.

“Dengan langkah tersebut, setiap laporan warga diharapkan tidak hanya tercatat dalam sistem, tetapi juga segera memperoleh penanganan yang tepat, sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat dalam setiap situasi yang membutuhkan pelayanan,” pungkasnya. (ADV)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *