Hukrim

Sedang Bersengketa, Tanah di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Kendari Akhirnya Dipasangi Plang

Tanah di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Kecamatan Wuawua, Kota Kendari, yang sedang bersengkata. Dok: Istimewa.

KISAHAN.ID – Tanah seluas 7.055 meter persegi di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Kecamatan Wuawua, Kota Kendari, yang tengah menjadi objek sengketa hukum, akhirnya dipasangi plang pemberitahuan pada Kamis (12/11/2026).

Plang tersebut dipasang di lokasi tanah yang sebelumnya dipersoalkan karena diduga ikut terseret dalam proses eksekusi berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 994/PK/Pdt/2024.

Dalam plang yang dipasang di lokasi tersebut tertulis, “Tanah ini dalam sengketa hukum, terdapat gugatan di pengadilan dan laporan di kepolisian.”

Pemasangan plang itu menjadi penanda bahwa objek tanah tersebut masih dalam proses penyelesaian hukum, baik melalui jalur perdata maupun laporan kepolisian.

Sebelumnya, tanah tersebut diklaim milik warga berinisial MM dan RDM yang mengantongi Sertifikat Hak Milik (SHM) terbitan 1995. Namun, bidang tanah itu justru disebut ikut terseret dalam proses eksekusi berdasarkan putusan MA Nomor 994/PK/Pdt/2024.

Ironisnya, di tengah sengketa yang masih berlangsung, tanah tersebut juga diduga telah dipasarkan menjadi kavling ruko oleh Raziq Property Syariah.

Kuasa hukum MM dan RDM dari LMN & Partners, La Ode Muhram Naadu, bersama Muhammad Baidar Maulid, Iman Rifaldy, dan Al Ashar Samudera, sebelumnya menyatakan bahwa klien mereka tidak pernah mengetahui adanya gugatan maupun dilibatkan dalam proses persidangan yang berujung pada putusan peninjauan kembali (PK) tersebut.

“Kami menduga ada manipulasi dalam proses peradilan. Bagaimana mungkin seorang warga negara tiba-tiba mendapati tanahnya dieksekusi, padahal tidak pernah mengetahui jika dirinya berperkara di pengadilan,” ungkap La Ode Muhram Naadu, Selasa (10/11/2026).

Dia menjelaskan, bangunan milik kliennya memang tidak ikut dibongkar saat pelaksanaan eksekusi karena tidak termasuk dalam objek eksekusi. Meski demikian, pihaknya mempersoalkan area tanah yang turut dimasuki dalam proses tersebut.

Atas persoalan itu, pihaknya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Kendari. Gugatan tersebut masih dalam proses persidangan.

Selain itu, pihaknya juga telah melaporkan dugaan pemalsuan surat kuasa yang mencantumkan nama kliennya serta dugaan penyerobotan tanah ke Polda Sulawesi Tenggara.

Di tengah proses hukum tersebut, pihaknya meminta Kantor Pertanahan Kota Kendari mengambil langkah pencegahan, termasuk memblokir permohonan penerbitan sertifikat baru atas objek tanah yang disengketakan hingga terdapat kejelasan hukum.

Pihaknya juga mengimbau masyarakat agar memastikan status hukum dan keabsahan dokumen sebelum membeli tanah kavling di lokasi tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, media ini masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Raziq Property Syariah dan pihak-pihak terkait lainnya.

Redaksi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *